Iklan -- Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Prabowo Hapus Kuota Impor Barang Strategis: Semua Pengusaha Kini Bisa Impor

Prabowo Hapus Kuota Impor Barang Strategis: Semua Pengusaha Kini Bisa Impor
Prabowo hapus kuota impor barang strategis: Semua pengusaha kini bisa impor. (Dok. Setpres)

PEWARTA.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dalam mendorong kemudahan berusaha dengan menghapus sistem kuota untuk barang-barang impor, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka dan kompetitif bagi para pelaku bisnis, terutama mereka yang bermitra dengan perusahaan global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo, dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Langkah ini muncul setelah Presiden menerima keluhan dari sejumlah pengusaha, khususnya mereka yang bekerja sama dengan perusahaan asing, termasuk dari Amerika Serikat.

Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa kebijakan impor yang berlaku selama ini kerap menimbulkan ketidakpastian dan menghambat proses negosiasi bisnis mereka.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Prabowo menilai pentingnya deregulasi dalam sektor perdagangan.

Ia menekankan bahwa penghapusan kuota impor adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana dan transparan.

"Bebas (untuk melakukan impor komoditas penting). Gak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu gak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha. Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan," tambahnya.

Meski memberi kelonggaran bagi pengusaha dalam hal impor, Prabowo menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dari dunia usaha.

Ia meminta para pelaku usaha untuk tetap menjaga komitmen mereka terhadap negara, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

"Kita juga minta para pengusaha ya bayar pajak yang benar. Ya kan?" ujarnya.

Advertisement