PCO: Penilaian Kinerja Pemerintah Berdasarkan UUD 1945
 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto. (Dok. Biro Pers Setpres) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa kinerja pemerintah sebaiknya dievaluasi berdasarkan empat tujuan utama negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Senin, menyatakan bahwa apabila standar evaluasi merujuk pada UUD 1945, maka pemerintahan saat ini masih berada di jalur yang benar sesuai amanat konstitusi.
Empat tujuan utama yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
Kinerja pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara
Noudhy menekankan bahwa Presiden bekerja tanpa henti untuk memastikan kebijakan yang tepat dan berbasis data ilmiah agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Pak Presiden bekerja tanpa letih, secara tekun, untuk memastikan kebijakan yang tepat. Data-data yang ada digunakan sebagai acuan ilmiah agar manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Insyaallah, ketekunan beliau akan terefleksikan dalam peningkatan angka harapan hidup, PNB per kapita, skor PISA, dan posisi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Kalau kita lihat esensinya (bukan superfisialnya), tampak jelas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bernegara yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasar Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun agar kita tak salah arah,” kata Noudhy.
Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia
Salah satu aspek utama dalam menilai kinerja pemerintah adalah tingkat angka harapan hidup (AHH), yang dipengaruhi oleh faktor keamanan, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai.
“AHH dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keamanan negara, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni, memastikan ketahanan dan kemandirian pangan serta melahirkan program MBG (makanan bergizi gratis). Selain itu, pemerintah memberikan layanan CKG (cek kesehatan gratis) bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus membenahi fasilitas rumah sakit dan mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Semua program tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Noudhy.
Peningkatan kesejahteraan umum
Dalam aspek kesejahteraan umum, salah satu indikator utama adalah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.
“PNB per kapita menjadi tolak ukur utama Bank Dunia menentukan sebuah negara sudah maju atau belum. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Presiden Prabowo fokus untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui kebijakan yang mendukung sektor ekonomi, seperti pendirian Danantara yang akan memberikan modal bagi pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing,” kata Noudhy.
Pemerintah juga sedang merancang program Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Presiden Prabowo berencana melakukan renovasi sekolah, meluncurkan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.
Pemerintah juga menyediakan fasilitas smart boarding di sekolah-sekolah serta program MBG bagi anak-anak guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain itu, pemerintah memperhatikan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif gawai.
Peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia
Sebagai bagian dari tanggung jawab global, Indonesia turut berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia.
“Presiden Prabowo aktif terlibat dalam forum internasional dan konferensi tingkat tinggi (KTT), menyuarakan pentingnya perdamaian dan menghentikan perang di Palestina, Ukraina, dan negara-negara lain yang terlibat konflik. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah merumuskan Solusi DMZ Prabowo untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina,” kata Noudhy.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara dan laut bagi rakyat Palestina di Gaza, sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak konflik.
