Koperasi Desa Merah Putih Dianggap Sebagai Pilar Penggerak Ekonomi dan Solusi Urbanisasi

Koperasi Desa Merah Putih dianggap sebagai pilar penggerak ekonomi dan solusi urbanisasi. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Pemerintah menaruh harapan besar pada program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat desa.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai inisiatif ini tidak hanya menyentuh aspek distribusi pangan, tetapi juga mampu mendorong pembangunan ekonomi desa yang lebih mandiri serta mengurangi tekanan urbanisasi ke kota-kota besar.

Dalam kegiatan lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Bima Arya menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan implementasi nyata pemikiran tokoh bangsa mengenai koperasi.

"Kalau kata Bung Hatta, koperasi itu adalah sokoguru perekonomian nasional. Maka hari ini adalah sejarah bagi bangsa ini karena Presiden Prabowo kemudian memanifestasikan konsep dan pemikiran itu melalui program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Bima.

Ia menegaskan bahwa salah satu isu yang terus dicari solusinya adalah tingginya angka urbanisasi.

Menurutnya, penguatan ekonomi lokal melalui koperasi bisa menjadi jawaban atas persoalan tersebut.

Terdapat tiga pendekatan utama dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

• Pertama, membentuk koperasi dari nol di desa yang belum memiliki kelembagaan maupun lahan.
• Kedua, mengembangkan koperasi yang telah berjalan.
• Ketiga, menghidupkan kembali koperasi yang sebelumnya tidak aktif.

Bima menjelaskan bahwa koperasi dapat diperluas dengan unit usaha tambahan sesuai kebutuhan desa.

Di antaranya mencakup layanan penyediaan bahan pokok, sistem simpan pinjam, klinik desa, apotek, gudang penyimpanan dingin (cold storage), serta sistem logistik dan lumbung pangan desa.

“Jadi kalau sudah ada maka dikembangkan untuk meliputi poin-poin atau unit-unit kegiatan seperti ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Menko Pangan juga, Bapak-Ibu bisa menyesuaikan dengan spesifikasi karakteristik di daerahnya masing-masing,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan mengambil peran strategis dalam menyukseskan program ini melalui empat fokus utama.

• Pertama, mendorong kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota agar mendukung terbentuknya 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
• Kedua, Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah selama proses pembentukan koperasi.
• Ketiga, membantu daerah agar program Kopdes dapat terintegrasi dalam rencana pembangunan, baik di dokumen perencanaan daerah maupun pengalokasian anggaran melalui APBD.
• “Keempat, Kemendagri melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan program. Jadi setelah berjalan, maka akan dilakukan supervisi untuk proses-proses pengawasan,” pungkas dia.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta Wamenkes Dante Saksono Harbuwono.

Adapun para peserta berasal dari kementerian/lembaga terkait serta jajaran pemerintah daerah dan desa di wilayah Jawa Barat dan Sumatra yang bergabung secara daring.