Indonesia dan Korea Selatan Pererat Kolaborasi untuk Transportasi Ramah Lingkungan
 |
| Indonesia dan Korea Selatan pererat kolaborasi untuk transportasi ramah lingkungan. (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan keseriusan dalam membangun kerja sama jangka panjang di sektor transportasi berkelanjutan.
Melalui kemitraan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Global Green Growth Institute (GGGI), dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea, kedua negara menyepakati langkah konkret dalam mendukung transisi energi bersih, sejalan dengan visi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan 2045.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pengembangan kendaraan listrik menjadi bagian penting dari strategi transisi menuju energi ramah lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
“Salah satu strategi mencapai ekonomi hijau adalah melalui transisi menuju transportasi berkelanjutan yang mengadopsi kendaraan listrik. Transisi ini merupakan peran kunci dalam pergeseran yang lebih luas dari bahan bakar fosil ke energi bersih,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, Kamis (dikutip dari siaran resmi).
Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah proyek Bali E-mobility, yang digagas untuk merintis sistem kendaraan listrik dan membangun peta jalan investasi transportasi hijau di Bali.
Proyek ini dibiayai oleh pemerintah Korea Selatan dan didukung penuh oleh GGGI.
Inisiatif tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target emisi nol karbon Indonesia pada 2050.
Selain itu, Bali dirancang menjadi pusat percontohan global dalam pengembangan ekowisata berbasis energi bersih.
“Saya berharap pertemuan hari ini menjadi titik balik Indonesia dan Republik Korea untuk memperkuat kerja sama demi planet yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan, Lee Byounghwa.
Sebagai langkah konkret, Bappenas dan GGGI telah menandatangani Project Implementation Arrangement untuk proyek Bali E-mobility.
Penandatanganan ini mempertegas struktur tata kelola proyek dan memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
Dalam struktur pelaksanaannya, Bappenas bertindak sebagai Executing Agency, sedangkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM bertugas sebagai Implementing Agency.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menjadi penerima manfaat langsung dari program ini.
"Melalui proyek ini, kami berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Bali dan menunjukkan kelayakan bus listrik untuk transportasi umum di berbagai kota lain. Kami percaya Bali menjadi panutan untuk transisi ke transportasi berkelanjutan secara nasional melalui proyek kendaraan listrik yang bankable atau yang dapat menarik investasi,” jelas Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser.
Implementasi proyek ini juga didukung oleh regulasi daerah, yaitu Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih dan Pergub No. 48 Tahun 2019 mengenai penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.
Aturan tersebut memperkuat komitmen Bali dalam mempercepat elektrifikasi sektor transportasi, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum.
Berdasarkan data provinsi, sektor transportasi menyumbang sekitar 43 persen dari total emisi gas rumah kaca di Bali.
Oleh karena itu, proyek ini menjadi sangat vital untuk membantu Pemprov mencapai target pengurangan emisi sebesar 41.516 ton pada 2026.
“Transportasi berkelanjutan diharapkan berkontribusi pada target Pemprov Bali untuk mengurangi 41.516 ton emisi gas rumah kaca pada 2026, seperti tercantum dalam rencana aksi daerah provinsi.
Kami berharap dapat belajar dari Republik Korea mengenai praktik terbaik untuk beralih ke kendaraan listrik, mulai dari perencanaan dan akses pembiayaan hingga tantangan infrastruktur,” tambah Wamen PPN Febrian.
Sebagai kelanjutan kerja sama, delegasi dari Korea Selatan dijadwalkan mengunjungi Bali untuk mengevaluasi potensi rute bus listrik.
Studi kelayakan yang tengah berlangsung akan mengkaji jenis dan jumlah bus yang dibutuhkan, titik pengisian daya, serta lokasi strategis untuk depo bus.
