Bisnis di Era AI: Menaker Tekankan Pentingnya Inklusi dan Keadilan Sosial
 |
| Menaker RI, Yassierli. (Dok. Ist) |
Pewarta.co.id - Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) bukan hanya sekadar tren teknologi. Ia menyebut AI sebagai kekuatan besar yang sedang mengubah dunia kerja, termasuk di Indonesia.
“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
Menurutnya, AI membawa dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menciptakan banyak peluang kerja baru.
Namun, di sisi lain, tanpa pengelolaan yang tepat, AI berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan meninggalkan banyak pekerja.
“Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab," ucapnya
Untuk itu, pemerintah mengedepankan pendekatan yang berfokus pada masyarakat (people-centric approach) dalam penerapan AI. Tujuannya adalah menciptakan lebih banyak peluang, menjaga martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.
Ada empat fokus utama yang sedang dijalankan:
1. Inklusi Digital
Pemerintah menganggap akses terhadap teknologi, infrastruktur digital, dan literasi digital sebagai hak dasar. Masyarakat di pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan dipastikan tidak akan tertinggal dalam era digital ini.
2. Pengembangan Keterampilan
Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan akibat perkembangan teknologi, Indonesia mempercepat modernisasi pendidikan vokasi dan pelatihan industri.
Pemerintah juga sedang membangun Pusat Produktivitas Nasional, yang menjadikan AI sebagai tema utama riset dan inovasi di bidang ketenagakerjaan.
3. Perlindungan Sosial
Sistem perlindungan sosial harus siap menghadapi perubahan dunia kerja. Contohnya adalah Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan yang tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga pelatihan ulang dan bantuan penempatan kerja.
4. Dialog Sosial Inklusif
Pemerintah mengajak semua pihak — pengusaha, pekerja, dan masyarakat — untuk terlibat aktif dalam merancang kebijakan terkait AI.
Indonesia juga mendorong kerja sama global, terutama di negara-negara BRICS, dalam investasi keterampilan digital dan kolaborasi tata kelola AI berbasis keadilan dan keberlanjutan.
