Bapanas Gandeng TNI-Polri Edukasi Petani Demi Hasil Gabah Berkualitas
 |
| Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam Dialog Kebangsaan 'Mewujudkan Ketahanan Pangan' di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri), Bandung Barat, Jawa Barat. Selasa (15/4). (Dok. ANTARA) |
PEWARTA.CO.ID - Pemerintah terus memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Kali ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengajak TNI dan Polri untuk terlibat aktif dalam memberikan edukasi kepada petani agar dapat menghasilkan gabah berkualitas sesuai standar pembelian pemerintah.
Dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang berlangsung di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim Lemdiklat Polri), Bandung Barat, Arief menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menyukseskan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP).
Menurutnya, edukasi kepada petani sangat krusial agar kualitas gabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Edukasi diperlukan agar kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) tanpa rafaksi dapat didukung dengan peningkatan kualitas GKP yang dihasilkan oleh petani," ujar Arief, Selasa.
Arief menambahkan, percepatan swasembada pangan, khususnya beras, merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan perlu didukung dengan kolaborasi lintas sektor.
Seiring peningkatan produksi beras tahun ini, Perum Bulog juga menjalankan peran strategis dengan menyerap hasil panen petani sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Hingga 15 April 2025, Bulog telah menyerap setara 1,074 juta ton beras atau 35,82 persen dari target, sehingga total stok nasional mencapai 2,6 juta ton.
Arief pun menyampaikan apresiasinya kepada institusi TNI dan Polri atas dedikasi mereka.
"Kita apresiasi sekali sama teman-teman TNI Polri. Tidak ada organisasi yang se-solid ini. Jadi bapak ibu semua harus bangga menjadi bagian dari TNI dan Polri," ucapnya dalam keterangan terpisah di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberi mandat untuk menyerap GKP petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, tanpa memperhitungkan kualitas (any quality), sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani.
"Itu mutlak. Hari ini kita kerjakan swasembada beras. Bulan Maret dan April ini adalah puncak panen, maka kita tugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan. Ini memang menuntut kita kerja lebih keras, tetapi bisa membantu para petani yang ada di sawah," beber Arief.
Sebagai tindak lanjut konkret, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP.
Pemerintah menargetkan pengadaan beras domestik sebanyak 3 juta ton sepanjang 2025.
Arief pun menegaskan pentingnya edukasi teknis kepada petani, agar gabah yang diserap sesuai standar Bulog dan tahan disimpan dalam jangka panjang.
"Karena apabila digiling, malah bukan meningkatkan produktivitas, tetapi rendemennya bisa kurang bagus. Jadi perlu ada edukasi ke petani supaya beras Bulog nanti tidak tengik, tidak apek, dan warnanya menguning selama disimpan," jelasnya.
Sementara itu, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Hariyadi, Kepala Koordinator Widyaiswara Sespimmen Polri, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah elemen vital bagi keberlanjutan pembangunan bangsa.
"Oleh karena itu, peran semua pihak serta TNI-Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan," kata Slamet.
