Tingkat PHK Meningkat, Pemprov DKI Didorong Perbanyak Bursa Kerja
 |
| Ilustrasi: Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerja dalam acara Jaknaker Expo di Balai Sudirman, Jakarta. (Dok. Ist) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di DKI Jakarta menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan ini, salah satunya dengan memperbanyak penyelenggaraan bursa kerja atau job fair.
Lonjakan PHK di Jakarta
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang Januari 2025 tercatat 3.325 pekerja terkena PHK.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.650 orang atau sekitar 79,70 persen berasal dari DKI Jakarta, menjadikannya daerah dengan angka PHK tertinggi di Indonesia.
William menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
"Kasus PHK ini terjadi pada masa-masa yang sulit dan sangat disayangkan. Daya beli masyarakat sedang menurun, ditambah PHK yang terjadi secara massal, ini akan menambah tekanan terhadap perekonomian warga Jakarta," ujar William di Jakarta, Selasa.
Dorongan untuk perbanyak bursa kerja
William juga mengingatkan janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, yang sebelumnya berkomitmen untuk menggelar bursa kerja di berbagai wilayah ibu kota sebagai langkah mengatasi pengangguran.
"Pemprov DKI Jakarta harus bertindak, kami ingatkan kembali agar janji gubernur untuk mengadakan job fair di setiap kecamatan, segera direalisasikan," tegasnya.
Menurutnya, bursa kerja dapat menjadi solusi bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk segera mendapatkan peluang baru.
Langkah ini diharapkan bisa mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja.
Pelatihan kerja sebagai solusi alternatif
Selain memperbanyak bursa kerja, William juga menyarankan Pemprov DKI untuk mengadakan program pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK.
"Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengadakan program-program latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar para pekerja yang kini menganggur karena di-PHK bisa menyesuaikan diri dengan keperluan industri dan segera mendapatkan pekerjaan baru," tambahnya.
Fenomena PHK massal di Jakarta menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi warganya.
Oleh karena itu, Pemprov DKI didorong untuk segera merealisasikan program-program yang telah dijanjikan, seperti bursa kerja di setiap kecamatan dan pelatihan keterampilan, guna membantu para pekerja mendapatkan kembali pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di ibu kota.
