Pengamat Puji Ketegasan Pemerintah Tindak Dugaan Kecurangan Minyakita
 |
| Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menemukan MinyaKita tidak sesuai takaran di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Pengamat Politik dari Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, memberikan apresiasi terhadap sikap tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dugaan kecurangan pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek Minyakita. Menurutnya, respons cepat dari pemerintah menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu.
“Menurut saya, respons Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum atas perkara kasus Minyakita, yang mencuat beberapa waktu belakangan ini, menunjukkan kesigapan dan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi rakyatnya,” kata Iwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/3).
Iwan menilai langkah ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap praktik spekulatif dan manipulasi harga dilakukan secara serius dan bukan hanya sekadar retorika. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap produk Minyakita di berbagai lokasi diduga merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden.
“Sepertinya Presiden Prabowo benar-benar sedang melakukan bersih-bersih terhadap korupsi dan penyelewengan yang merugikan rakyat. Saya kira proses bersih-bersih seperti ini memang perlu dilakukan,” ucap Iwan.
Langkah ini, menurutnya, semakin menegaskan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Dengan sikap tegas dan konsisten, pemerintah bisa lebih leluasa menjalankan berbagai programnya untuk kemajuan bangsa.
Kasus Minyakita menjadi perhatian sejak awal Maret 2025 setelah ditemukan sejumlah produk yang volumenya tidak sesuai dengan keterangan di label kemasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menemukan ketidaksesuaian isi minyak goreng tersebut saat melakukan sidak di Pasar Gede Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (11/3).
Menanggapi temuan ini, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pengusaha dan pejabat terkait agar tidak mengorbankan rakyat demi keuntungan sesaat. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi, siapa pun itu, menari-nari di atas penderitaan rakyat," ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3).
Presiden juga menegaskan bahwa praktik curang seperti mengurangi timbangan, kualitas, maupun volume minyak tidak boleh dibiarkan. Saat ini, tiga perusahaan telah dilaporkan ke kepolisian, dan dua perusahaan lain di Surakarta juga ditemukan terlibat dalam pengurangan isi minyak goreng kemasan.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah menunjukkan bahwa sektor pangan menjadi prioritas yang tidak boleh dikompromikan. Masyarakat diimbau untuk terus melaporkan temuan serupa agar pengawasan terhadap produk kebutuhan pokok semakin diperketat.
