Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN, Ini Tiga Pertimbangan Utamanya
 |
| Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin. (Dok. Ist) |
Malang, Pewarta.co.id – Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) didasari oleh tiga pertimbangan utama.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin.
"Keputusan untuk memajukan pengangkatan CASN, pertama karena kebutuhan mendesak, kedua percepatan reformasi birokrasi, dan ketiga tentang penyesuaian," ujar Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.
Menurutnya, ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi alasan rasional dalam mempercepat proses pengangkatan CASN.
Tiga faktor kunci percepatan pengangkatan CASN
1. Kebutuhan mendesak
Salah satu alasan utama pemerintah mempercepat pengangkatan CASN adalah tingginya kebutuhan tenaga kerja baru di berbagai kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Dengan bertambahnya tenaga kerja, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
2. Percepatan reformasi birokrasi
Dengan adanya tenaga baru, reformasi birokrasi bisa lebih cepat dilakukan.
Kehadiran CASN yang lebih muda dan melek teknologi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja di instansi masing-masing.
3. Penyesuaian dengan kebijakan anggaran dan politik
Faktor lain yang turut mempengaruhi percepatan ini adalah penyesuaian dengan kebijakan anggaran serta dinamika politik dan pemerintahan yang sedang berlangsung.
Jadwal baru pengangkatan CASN
Semula, pemerintah merencanakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober 2025, namun kini dimajukan menjadi paling lambat Juni 2025.
Sementara itu, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengangkatan yang semula dijadwalkan pada Maret 2026 kini akan dilakukan pada Oktober 2025.
Tantangan dan langkah antisipasi
Andhyka menegaskan bahwa percepatan ini perlu diimbangi dengan berbagai upaya agar para CASN dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja mereka.
"Instansi perlu melakukan beberapa, salah satunya orientasi yang efektif," ujarnya.
Masa orientasi ini menjadi kesempatan bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memperkenalkan tugas dan tanggung jawab kepada CASN baru.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendampingan dari pegawai senior melalui program mentoring.
"Selain itu juga perlu ada pendampingan oleh senior atau mentoring program, karena setiap pegawai baru sebaiknya memiliki mentor untuk membimbing adaptasi kerja," ucapnya.
Tak hanya itu, pelatihan berbasis tugas juga perlu diterapkan agar pegawai baru dapat memahami pekerjaannya dengan lebih baik.
Evaluasi kinerja awal dalam tiga bulan pertama juga disarankan guna mengukur capaian dan efektivitas kerja mereka.
"Perlu juga evaluasi kinerja awal dalam mengukur target yang jelas untuk tiga bulan pertama, agar ada ukuran keberhasilan di awal dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi dan adaptasi kerja," tuturnya.
