Erick Thohir Wacanakan Merger Anak Usaha Pertamina Usai Skandal Korupsi
 |
| Menteri BUMN, Erick Thohir, mewacanakan merger anak usaha Pertamina usai heboh kasus korupsi. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melakukan langkah efisiensi di lingkungan Pertamina Group.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggabungan (merger) sejumlah anak usaha guna meningkatkan tata kelola perusahaan pasca munculnya dugaan korupsi di tubuh perusahaan tersebut.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga direktur subholding PT Pertamina (Persero) sebagai tersangka menjadi pemicu utama kebijakan ini.
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait potensi merger beberapa anak usaha agar operasional perusahaan lebih transparan dan efisien.
“Apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan (anak usaha Pertamina) yang harus di-merger-kan. Supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, kita review, ini kan bagian dari improvisasi,” kata Erick saat ditemui wartawan, Minggu (2/3/2025).
Erick menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh akan dilakukan demi memastikan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik.
Menurutnya, efisiensi bisnis, termasuk lewat skema merger, merupakan salah satu strategi yang bisa diterapkan guna mencegah kasus serupa terulang.
“Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total, seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan kedepannya,” tegasnya.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa kondisi keuangan serta layanan Pertamina saat ini tetap dalam kondisi baik.
Erick menekankan bahwa meski ada kasus korupsi yang menjerat beberapa individu, hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai keseluruhan perusahaan secara negatif.
“Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah apakah ada kasus-kasus saya rasa sama,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung bahwa kasus serupa pernah terjadi di perusahaan pelat merah lainnya, seperti ASDP, namun bukan berarti seluruh perusahaan menjadi buruk akibat tindakan segelintir oknum.
“ASDP juga ada kasus, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN, yang selama ini improvisasinya luar biasa, nah ini yang kita jaga,” tambahnya.
Langkah tegas Erick Thohir ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik korupsi di BUMN dan akan terus melakukan perbaikan demi menjaga kredibilitas serta efektivitas perusahaan negara.
