Sorotan Peristiwa Politik: Ketidakseiramaan Menteri, Pejabat Naik Transportasi Umum, hingga Tantangan Pers
 |
| Sorotan peristiwa politik: Ketidakseiramaan Menteri, Pejabat naik transportasi umum, hingga tantangan pers. (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Sejumlah peristiwa politik menjadi perhatian pada Kamis (6/2/2025), mulai dari isu ketidakseiramaan menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, penggunaan transportasi umum oleh pejabat, hingga tantangan yang dihadapi dunia pers.
Berikut rangkuman berbagai berita politik yang masih relevan untuk dibaca.
1. Isu ketidakseiramaan Menteri di Kabinet Prabowo
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa dirinya mendengar adanya beberapa menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang masih belum seirama dalam menjalankan tugasnya.
Namun, ia mengaku belum mengetahui² secara pasti siapa saja menteri yang dimaksud. Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan merealisasikan janji kampanye dan visinya dalam Astacita.
"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
2. TNI AL sesuaikan doktrin sesuai arahan Panglima TNI
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam melakukan perubahan doktrin di lingkungan TNI AL.
Ali menjelaskan bahwa perubahan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk bidang intelijen dan strategi peperangan.
"Masalah intelijen, nanti juga semua perwira khususnya pati (perwira tinggi) akan mendapatkan pendidikan intelijen strategis (intelstrat),” kata Ali dalam konferensi pers sebelum menghadiri Rapat Pimpinan TNI AL di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
3. Wamendagri tak masalahkan pejabat gunakan transportasi umum
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan pejabat negara yang memilih menggunakan transportasi umum, asalkan waktu dan kondisi memungkinkan.
Menurutnya, banyak pejabat yang sudah terbiasa menggunakan transportasi umum sebelum menjabat.
"Buat teman-teman yang memang dari dulu juga, saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anker (anak kereta) atau jadi roker (rombongan kereta), itu pasti sudah biasa," ujar Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
4. Pakar Komunikasi: Tantangan pers semakin berat
Pakar komunikasi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Prof. Mite Setiansah, menilai bahwa tantangan yang dihadapi dunia pers semakin berat, terutama dalam menjaga independensi jurnalis di tengah perkembangan pesat media sosial.
Menurutnya, pers harus tetap mempertahankan netralitas dan menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan.
"Terkait dengan independensi, tentunya tantangan akan makin besar karena 'kan memang tetap saja pers harus berada di dalam posisi yang independen, netral, dan tentunya kalau dari dahulu 'kan kita berharap pers itu betul-betul menjadi pilar keempat yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan," ungkap Prof. Mite Setiansah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
5. DEN Kaji dampak keluarannya AS dari Perjanjian Paris
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sedang mempelajari dampak yang akan dihadapi Indonesia setelah Amerika Serikat (AS) keluar dari Perjanjian Iklim Paris (Paris Agreement).
Anggota DEN, Septian Hario Seto, menegaskan bahwa studi lanjutan perlu dilakukan, terutama karena AS terlibat dalam pendanaan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP) bagi Indonesia.
"Ini masih banyak uncertainty kebijakan ya terkait dengan hal ini ya. Jadi ini yang saya kira nanti kita perlu pelajari lebih lanjut," kata Septian Hario Seto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Berbagai peristiwa politik ini mencerminkan dinamika pemerintahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari koordinasi internal kabinet hingga kebijakan lingkungan global.
