Presiden Prabowo Subianto Umumkan Skema FLPP untuk 3 Juta Rumah Murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 |
| Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan peluncuran skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan mendukung program pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini menargetkan pembangunan hingga tiga juta unit rumah subsidi, yang merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam periode Kuartal I tahun 2025.
Dalam acara jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan FLPP ini diharapkan dapat mempermudah akses MBR untuk memiliki rumah yang layak.
Ia menambahkan, "Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program tiga juta rumah murah," ujarnya.
Skema FLPP, yang telah diperkenalkan sejak 2021, berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank milik negara. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR).
Beberapa keunggulan yang ditawarkan melalui skema FLPP antara lain uang muka yang lebih ringan dibandingkan KPR konvensional, yang hanya sekitar satu persen dari harga rumah. Selain itu, pembeli rumah yang menggunakan skema FLPP juga akan mendapat pembebasan premi asuransi dan dapat menikmati angsuran bulanan dengan bunga maksimal sebesar 5 persen.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kebijakan untuk mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk mengenai penghapusan utang macet.
"Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah pejabat kementerian juga hadir untuk mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Mereka turut serta dalam rapat terbatas yang berlangsung sebelum jumpa pers tersebut.
Skema FLPP ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah pertama mereka, memperkuat sektor perumahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
