Penyaluran Bansos Rp500 Triliun Belum Tepat Sasaran, Ini Penyebabnya

Ilustrasi - Masyarakat penerima bansos. (Dok. OKEZONE).

PEWARTA.CO.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 triliun belum sepenuhnya efektif. Dari total anggaran tersebut, hanya setengahnya yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ujar Luhut akhir pekan lalu.

Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem distribusi. Dengan optimalisasi teknologi digital, bansos diharapkan dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran, baik dalam jumlah maupun manfaatnya.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," katanya.

Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah tengah mengembangkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu, pemerintah akan melakukan uji silang data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan menyelaraskan informasi penerima bansos dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti subsidi listrik, bantuan sembako, dan elpiji (LPG), sehingga efektivitas penyaluran dapat meningkat secara signifikan.

Upaya perbaikan sistem bansos ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), sebuah ekosistem digital pemerintahan yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang.

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” ujar Luhut.

Dengan adanya digitalisasi dan integrasi data yang lebih baik, pemerintah optimis dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana secara lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk bansos benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam keterangannya, Luhut juga menyoroti berbagai permasalahan dalam distribusi bansos Rp500 triliun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya data penerima yang masih ganda serta banyaknya penerima yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Melalui berbagai langkah strategis yang sedang diterapkan, Luhut optimis sistem bansos di Indonesia akan semakin membaik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.