Pemerintah Perkuat Regulasi Digital untuk Lindungi Hak Masyarakat
 |
| Pemerintah perkuat regulasi digital untuk lindungi hak masyarakat. (Dok. Instagram) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo Digital), menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, serta aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sejumlah regulasi baru disiapkan untuk memastikan platform digital beroperasi dengan lebih bertanggung jawab, terutama dalam melindungi hak-hak pengguna, termasuk anak-anak di dunia maya.
Regulasi digital untuk ruang siber yang lebih sehat
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya regulasi yang kuat untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif.
"Kami ingin memastikan ruang digital yang sehat dan produktif bagi semua, terutama generasi muda," ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah menyiapkan regulasi seperti Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengawasi serta menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) berbasis User Generated Content (UGC).
Selain itu, pemerintah juga tengah merancang aturan Publisher Rights serta Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perlindungan Digital Anak, yang dalam waktu dekat akan segera diterbitkan.
Menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan
Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan hak-hak masyarakat di dunia digital.
"Negara-negara lain sudah lebih dulu memiliki regulasi ketat terhadap platform digital, dan Indonesia tidak akan ketinggalan.
Kami ingin memastikan bahwa semua pihak, termasuk platform global, mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia," katanya.
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi pengguna, khususnya anak-anak, yang rentan terhadap dampak negatif dunia digital.
Fokus pada perlindungan anak di dunia digital
Salah satu perhatian utama dalam kebijakan digital ini adalah perlindungan anak dalam mengakses dunia maya.
Pemerintah telah berkolaborasi dengan akademisi dan pakar untuk menentukan batas usia yang tepat bagi anak-anak dalam menggunakan platform digital.
Meutya menegaskan bahwa regulasi yang diterapkan harus memiliki dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, pihaknya melibatkan para ahli yang memahami aspek tumbuh kembang anak agar kebijakan yang dibuat dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga terus berdialog dengan penyedia layanan digital guna memastikan aturan ini dapat diterapkan dengan baik.
"Dalam 1 sampai 2 bulan ke depan, kami akan berdiskusi intens dengan sejumlah platform.
Ini bukan soal membatasi, tetapi bagaimana kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.
Menuju ekosistem digital yang lebih aman dan berdaya
Langkah pemerintah dalam memperkuat regulasi digital bertujuan untuk membangun ekosistem yang lebih aman, terpercaya, dan memberdayakan seluruh masyarakat.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan setiap pihak, termasuk platform digital global, dapat mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia.
Dengan terus mengedepankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak pengguna, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat, beretika, dan bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan.
