Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Tetap Berjalan Sesuai Rencana
 |
| Suasana pembangunan di Ibu Kota Nusantara, beberapa hari setelah Jokowi lengser dari jabatannya sebagai presdien (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti akibat efisiensi anggaran.
Pihak OIKN juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memulangkan para pekerja ke daerah asal mereka.
Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," ujar Troy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Fokus pembangunan tahap kedua
Menurut Troy, pada tahap kedua pembangunan, pemerintah akan berfokus pada pengembangan ekosistem yudisial dan legislatif, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Dalam prosesnya, pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan yang terdiri dari beberapa sumber pendanaan.
Anggaran untuk tahap kedua pembangunan IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang diperkirakan mencapai Rp6,49 triliun hingga Februari 2025.
Tidak ada pemulangan pekerja ke daerah asal
Menanggapi isu yang menyebutkan bahwa para pekerja di proyek IKN akan dikembalikan ke daerah masing-masing, Otorita IKN dengan tegas membantah informasi tersebut.
"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," kata Troy.
Isu ini sempat beredar di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang tahun ini hanya memiliki anggaran Rp29,57 triliun setelah mengalami pemotongan sebesar Rp81,38 triliun.
Otorita IKN memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru tetap berjalan sesuai rencana, dengan target utama menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan pada 2028.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema pendanaan yang melibatkan APBN, KPBU, dan investasi swasta guna memastikan kelangsungan proyek.
Selain itu, kabar mengenai pemulangan pekerja ke daerah asal akibat efisiensi anggaran dibantah oleh pihak OIKN.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar terkait pembangunan IKN.
