Menteri PU Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Sebabkan PHK
 |
| Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di kementerian dan lembaga (K/L) tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja di lingkungan instansinya.
“Tidak ada (yang dirumahkan),” ujar Dody saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Belakangan ini, muncul kabar di media sosial mengenai adanya PHK terhadap petugas operasi dan pemeliharaan (OP) akibat pemangkasan anggaran K/L. Menanggapi hal tersebut, Dody menjelaskan bahwa para pekerja OP yang dikabarkan dirumahkan sebenarnya hanya menunggu proses perpanjangan kontrak kerja mereka.
Menurutnya, perpanjangan kontrak tersebut baru dapat dilakukan setelah anggaran tersedia. “Itu habis kontraknya. Next contract-nya belum. Kita belum bisa (teken) next contract karena anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses,” jelas Dody.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam waktu dekat.
“Setelah ini (raker/RDP) selesai, kami masih akan menghadap lagi ke Bu Menkeu, harapannya mudah-mudahan secepatnya (anggaran bisa dipastikan),” tambahnya.
Pada RDP bersama Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp29,57 triliun. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari pembahasan sebelumnya pada Kamis (6/2). Namun, anggaran tersebut mengalami pemangkasan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp110,95 triliun, atau mengalami pengurangan hingga Rp81,38 triliun.
Dengan keterbatasan anggaran, Kementerian PU tetap berupaya memprioritaskan sejumlah program strategis. Beberapa di antaranya adalah pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas serta preservasi infrastruktur, pengembangan jalan tol, serta pembangunan daerah irigasi seluas 450 hektare.
Dody mengakui bahwa pemangkasan anggaran ini berimbas pada beberapa perubahan dalam pola kerja kementerian. Beberapa rencana pembangunan infrastruktur terpaksa dibatalkan, termasuk sejumlah proyek fisik yang dinilai tidak mendesak atau bukan merupakan prioritas utama.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kementeriannya akan tetap berupaya menjaga efisiensi kerja tanpa mengorbankan tenaga kerja yang telah berkontribusi dalam berbagai proyek pembangunan.
“Kami akan memastikan bahwa efisiensi ini tidak sampai mengganggu program-program utama yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
