Kepala Daerah PDIP Dihadapkan pada Dilema Retret Pemerintahan
 |
| Kepala daerah PDIP dihadapkan pada dilema retret pemerintahan. (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id - Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyarankan agar para kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pemerintahan yang sebaiknya diikuti oleh para kepala daerah.
"Pilihan tentu tergantung pada kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun, secara pribadi, saya berpendapat bahwa karena retret ini bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya mereka ikut," ujar Lili saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.
Lili juga mengutip pernyataan terkenal dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, yang berbunyi, "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins" atau dalam bahasa Indonesia berarti "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai."
"Seperti semboyan John F. Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai," tambahnya.
Dilema bagi kepala daerah PDIP
Meskipun demikian, instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti acara retret pada 21–28 Februari 2024 menimbulkan dilema bagi mereka.
Di satu sisi, sebagai bagian dari pemerintahan, kepala daerah harus menghormati arahan dari pemimpin tertinggi negara.
Namun, di sisi lain, ada loyalitas terhadap partai yang harus dijaga.
"Ketika ada arahan untuk mengikuti retret, maka sebagai unsur pemerintah, mereka seharusnya mengikuti. Namun, instruksi dari Ketua Umum PDIP untuk tidak menghadiri acara tersebut tentu menjadi dilema karena maju kena, mundur kena," jelas Lili.
Menurutnya, kepala daerah yang tetap mengikuti retret berisiko dianggap tidak patuh terhadap perintah partai, yang bisa berujung pada sanksi disiplin.
"Kalau sanksinya hanya berupa peringatan keras, mungkin masih bisa diterima. Tetapi jika sanksinya berat, seperti pemecatan dari keanggotaan partai, tentu mereka akan merasa khawatir," kata Lili.
Jumlah kepala daerah yang hadir dalam retret
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam keterangannya di Magelang pada Jumat (21/2/2025), menyatakan bahwa dari total 503 kepala daerah yang diwajibkan mengikuti retret, hanya 456 orang yang hadir. Artinya, terdapat 47 kepala daerah yang belum datang.
"Beberapa di antara mereka datang terlambat. Dari yang hadir, 19 orang diberi tanda gelang merah karena kondisi fisik mereka memerlukan perhatian khusus, misalnya sedang dalam masa pemulihan pascaoperasi atau mengalami penyakit serius. Namun, mereka tetap bersemangat untuk hadir, dan kami mengizinkan," ujar Bima Arya.
Instruksi resmi PDIP
Megawati Soekarnoputri secara resmi mengeluarkan surat instruksi yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retret.
Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada Kamis (20/2/2025).
Larangan ini dikeluarkan setelah mencermati dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa, "Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan."
Megawati juga meminta seluruh kepala daerah dari PDIP yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam suratnya.
Selain itu, ia juga menegaskan agar para kepala daerah tetap aktif berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP guna memantau perkembangan politik nasional yang sedang berlangsung.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tambahnya.
Keputusan ini semakin mempertegas posisi partai dalam menghadapi situasi politik yang tengah berkembang.
Namun, bagi kepala daerah PDIP, dilema tetap menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan yang seimbang antara loyalitas kepada partai dan tanggung jawab terhadap negara.
