Kemdagri Desak Pemda Segera Gelar Operasi Pasar Jika Harga Komoditas Naik

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/2/2025). (Dok. ANTARA).

PEWARTA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera menggelar operasi pasar guna mengendalikan lonjakan harga komoditas pokok yang terjadi di berbagai wilayah.

Dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, pada Senin (24/2/2025), Sekretaris Jenderal Kemdagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya tindakan cepat dalam menghadapi lonjakan harga di daerah-daerah tertentu.

Menurut Tomsi, sejumlah komoditas pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan pada minggu ketiga Februari 2025. Minyak goreng mengalami kenaikan di 170 kabupaten/kota, gula pasir di 160 kabupaten/kota, dan cabai merah di 159 kabupaten/kota.

“Bawang putih di 143 kabupaten/kota, cabai rawit 123 kabupaten/kota, beras di 96 kabupaten/kota. Kami sangat berharap di daerah-daerah yang naik ini ya mau enggak mau operasi pasar,” ujar Tomsi dalam keterangannya.

Tomsi juga menyoroti bawang putih yang 99 persen berasal dari impor, dengan masalah utama terletak pada distribusinya. Ia menyebut bahwa saat bawang putih impor masuk ke dalam negeri, harga seharusnya bisa lebih stabil. Oleh sebab itu, ia meminta kemendag memastikan distribusi komoditas tersebut berjalan dengan baik, terutama menjelang bulan suci ramadhan dan lebaran.

“Beberapa kali lebaran ini kenaikan bawang putih itu bisa sampai 200 persen. Bisa sampai Rp120.000 per kilogram harganya. Jadi mohon teman-teman bisa menanggapi ini,” tambahnya.

Tomsi menekankan bahwa jika Pemda tidak mengambil langkah konkret, lonjakan harga akan terus berlanjut. Oleh karena itu, ia meminta seluruh stakeholders terkait, termasuk tim pengendalian inflasi Daerah (TPID), untuk memahami secara mendalam dinamika harga di daerah masing-masing.

“Apalagi tentunya minggu depan itu kepala daerah yang baru [mulai efektif bertugas], dan kita akan memulai rapat kita dengan kepala daerah yang baru. Tolong tentunya Bapak/Ibu sekalian sebagai staf betul-betul turun [ke lapangan mengecek pasar],” tegasnya.

Dalam pantauan melalui rakor inflasi mingguan, Tomsi menemukan masih ada pejabat daerah yang belum turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar. Oleh karena itu, ia mendesak TPID untuk segera bertindak dan memastikan pelaksanaan tugasnya dengan baik.

Selain upaya dari Pemda, kementerian dan lembaga (K/L) terkait juga diharapkan melakukan perhitungan distribusi komoditas secara cermat agar bisa sampai ke konsumen dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami berharap tim TPID yang hadir sekarang betul-betul segera turun, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ambil langkah yang terbaik, kemudian kita akan lihat hasilnya di minggu depan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa kita untuk mempertahankan tidak terjadi kenaikan harga,” tutupnya.