DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh terhadap Industri Pariwisata Bali
 |
| DPR dorong evaluasi menyeluruh terhadap industri pariwisata Bali. (Dok. dpr.go.id) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap industri pariwisata di Bali.
Permintaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, yang akrab disapa Erma, menyusul berbagai persoalan yang muncul di sektor pariwisata di Pulau Dewata dalam beberapa waktu terakhir.
Evaluasi ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi wisata Bali yang semakin meningkat setelah pandemi, sekaligus menangani berbagai permasalahan yang muncul, seperti kasus kriminal terhadap wisatawan asing dan penutupan Kampung Rusia.
"Pascapandemi, angka kunjungan khususnya turis asing di Bali naik. Ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan," ujar Erma dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pentingnya solusi komprehensif untuk pariwisata bali
Menurut Erma, dibutuhkan langkah strategis untuk menata industri pariwisata Bali agar tetap menjadi destinasi unggulan dunia.
Selain meningkatkan promosi dan layanan bagi wisatawan, pemerintah juga harus memperhatikan regulasi yang ada agar tetap mendukung keberlanjutan sektor ini.
"Cek juga regulasi-regulasi lokal. Apakah sudah cukup untuk mencegah berbagai persoalan-persoalan yang muncul?" katanya.
Salah satu regulasi yang menurutnya perlu ditinjau kembali adalah aturan yang memungkinkan warga negara asing (WNA) dengan modal Rp10 miliar untuk berinvestasi di Bali.
Ia menilai kebijakan ini berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat antara investor asing dan lokal, serta dapat mengurangi peran masyarakat setempat dalam pengelolaan industri pariwisata.
Menjaga keberlanjutan pariwisata bali
Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing, Erma menekankan bahwa Bali perlu pengelolaan yang lebih baik, baik dari segi keamanan, regulasi, maupun dukungan bagi masyarakat lokal.
Melalui evaluasi menyeluruh, diharapkan industri pariwisata di Bali dapat terus berkembang tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan ekonomi lokal.
Selain itu, regulasi yang lebih ketat dapat membantu menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.
