Berita Terkini dari Laporan LHKPN hingga Investigasi Penembakan WNI di Malaysia

Dari laporan LHKPN hingga investigasi penembakan WNI di Malaysia. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Sejumlah peristiwa penting di bidang hukum terjadi pada Jumat (31/1/2025), mulai dari laporan LHKPN pejabat negara hingga langkah pemerintah dalam mengusut insiden penembakan WNI di Malaysia.

Berikut adalah rangkuman berita terkini terkait perkembangan hukum dan kebijakan yang tengah berlangsung.

Kepatuhan laporan lhkpn mencapai 33,45 persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan 2024 telah mencapai 33,45 persen.

"Berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen," ujar anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

KPK terus mendorong para penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban pelaporan tersebut sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pendidikan HAM untuk napi amnesti, Pigai optimis ubah pola pikir

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan keyakinannya bahwa 44.000 narapidana yang menerima amnesti akan mengalami perubahan pola pikir setelah mendapatkan pendidikan Hak Asasi Manusia.

Program ini bertujuan untuk mengubah cara pandang mereka dari pola pikir kriminal menjadi lebih humanis.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah," kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membina mantan narapidana agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah mendapatkan pengampunan.

Kpk tindaklanjuti laporan Abraham Samad terkait dugaan korupsi pagar laut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK periode 2011–2015, Abraham Samad, mengenai dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

“Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

KPK berkomitmen untuk terus menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kapolri perintahkan penindakan maksimal terhadap judi online dan narkoba

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menangani permasalahan judi online dan peredaran narkoba secara lebih maksimal.

Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1), Kapolri menegaskan bahwa dampak dari judi online semakin meluas, bahkan telah menyasar anak-anak di bawah umur.

Arahan ini diberikan sebagai bentuk upaya serius kepolisian dalam memberantas kejahatan yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah kirim nota diplomatik ke malaysia untuk investigasi penembakan WNI

Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik dengan mengirimkan nota resmi kepada Malaysia terkait insiden penembakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermont, mengonfirmasi bahwa nota diplomatik tersebut telah dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai bentuk permintaan resmi untuk dilakukan investigasi menyeluruh.

"Nota tersebut dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai langkah resmi untuk meminta investigasi menyeluruh," ujar Philips dalam keterangannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Berbagai peristiwa hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dari peningkatan kepatuhan pelaporan harta pejabat hingga investigasi insiden di luar negeri, berbagai kebijakan dan langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.