Berita Politik: Dari Strategi TNI Hadapi OPM hingga Pembatalan Pelantikan Kepala Daerah
 |
| Dari strategi TNI hadapi OPM hingga pembatalan pelantikan kepala daerah. (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Sejumlah peristiwa penting di bidang politik dan pertahanan terjadi pada Jumat (31/1/2025), mencakup berbagai isu dari strategi TNI dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga perkembangan terbaru terkait pelantikan kepala daerah.
Berikut adalah rangkuman berita utama yang telah dirangkum dari berbagai sumber.
Tni akan rekrut penyandang disabilitas sebagai anggota
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa institusi yang dipimpinnya berencana membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dengan TNI.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen inklusivitas, sehingga masyarakat dengan keterbatasan fisik tetap memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberi ruang bagi penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi tertentu untuk berkontribusi di sektor pertahanan.
Prabowo sambut menteri pertahanan prancis, pererat hubungan bilateral
Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu, di kediamannya pada Jumat (31/1/2025).
Pertemuan ini menjadi bagian dari perayaan 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.
Menteri Lecornu membagikan momen pertemuan tersebut melalui platform media sosial X dengan unggahan foto yang memperlihatkan Prabowo menerima helm penerbang jet tempur berwarna hitam.
Helm tersebut memiliki tulisan nama "Prabowo Subianto" di bagian belakangnya, sebagai simbol penghormatan atas hubungan erat antara kedua negara di bidang pertahanan.
Ahy bersyukur atas tingginya kepercayaan publik terhadap pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan rasa syukur atas tingginya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.
"Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).
Peningkatan kepercayaan ini dinilai sebagai hasil dari berbagai kebijakan strategis yang telah diterapkan pemerintah sejak awal masa jabatan, termasuk dalam sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Panglima tni tekankan transparansi dalam rekrutmen anggota
Dalam upaya menjaga integritas proses rekrutmen, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan agar tidak ada intervensi dari pihak internal dalam penerimaan anggota TNI.
Ia meminta seluruh jajarannya untuk tidak terlibat dalam praktik "cawe-cawe" atau campur tangan, terutama bagi mereka yang ingin memasukkan anggota keluarga ke dalam institusi TNI.
"Kita biarkan saja anak kita itu berjalan sesuai dengan kriterianya. Jangan kita orang tua ikut cawe-cawe," tegas Agus dalam sambutannya di rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seleksi anggota TNI dilakukan secara profesional dan berdasarkan kompetensi, tanpa pengaruh kepentingan pribadi.
Pelantikan kepala daerah non-sengketa dibatalkan
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025, batal dilaksanakan.
"Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal," ungkap Tito dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Keputusan ini diambil untuk menyelaraskan proses pelantikan dengan hasil keputusan MK terkait sengketa Pilkada, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pergantian kepemimpinan di daerah.
Rangkaian peristiwa politik dan pertahanan ini menunjukkan dinamika yang terus berkembang di Indonesia.
Dari upaya inklusivitas dalam perekrutan TNI, penguatan hubungan internasional, hingga transparansi dalam seleksi pejabat publik, berbagai kebijakan yang diambil mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
