Anggota DPR Usulkan Sukatani Sebagai Duta Polri
 |
| Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, mengajukan usulan agar grup musik Sukatani ditunjuk sebagai Duta Polri.
Usulan ini disampaikannya sebagai bagian dari upaya memperbaiki citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi," ujar Nasir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Sebagai anggota komisi yang membidangi hukum, Nasir menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Pol.
Listyo Sigit Prabowo mengenai lirik lagu Bayar Bayar Bayar, yang sempat menjadi perbincangan publik.
Ia juga menyoroti kabar terkait vokalis Sukatani yang kehilangan pekerjaannya sebagai guru akibat keterlibatannya dalam lagu tersebut.
Menurut Nasir, keputusan pihak sekolah untuk memberhentikan vokalis band tersebut tidaklah tepat, mengingat Kapolri sendiri tidak mempermasalahkan lagu Bayar Bayar Bayar.
Ia menegaskan bahwa Kepolisian selalu berupaya untuk mendukung demokrasi dan tidak bersikap defensif terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat.
"Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand-up comedy yang isinya mengkritik institusi Kepolisian," tambahnya.
Sebelumnya, melalui unggahan di akun Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2), grup musik Sukatani telah menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri terkait lagu Bayar Bayar Bayar.
"Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya ‘bayar polisi’, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan," ujar Alectroguy, gitaris Sukatani, dalam unggahan tersebut.
Menanggapi hal ini, Kapolri saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat (21/2/2025) menegaskan bahwa Polri tidak antikritik dan akan terus berupaya melakukan perbaikan serta evaluasi demi meningkatkan kinerja institusi.
