Prabowo Mau Jadikan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Begini Katanya
 |
| Presiden Prabowo disebut ingin menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. (Dok. Pewarta) |
PEWARTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Langkah ini akan diwujudkan dengan mempersiapkan sektor legislatif dan yudikatif di ibu kota baru tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ekosistem politik yang mencakup bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus sudah siap pada tahun tersebut.
"Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik, sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya," kata Basuki dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun. Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi dana ini, yang akan diberikan secara bertahap selama lima tahun, dari 2025 hingga 2029.
"Untuk itu dalam selesaikan program 2025-2029, itu butuh APBN Rp 48,8 triliun. Total, Rp 48,8 triliun tadi presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN untuk selesaikan tadi," ujar Basuki.
Sejak awal pembangunan IKN hingga tahun 2024, pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur utama seperti jalan tol, hunian, sanitasi, embung, dan fasilitas ibadah.
"Di tahap awal sampai 2022 sampai 2024 ada investasi Rp 89 triliun di APBN untuk membangun tol, 47 tower hunian, sanitasi, embung, dan lain-lain," tambah Basuki.
Dengan rencana besar ini, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung efisiensi kerja sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga dapat mendukung pemerintahan yang lebih efektif.
Transformasi IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 mencerminkan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan desentralisasi kekuasaan di Indonesia.
