Ponorogo Dorong Warga Gunakan Identitas Digital Gantikan KTP Elektronik
 |
| Dokumentasi warga mengurus KTP elektronik di Dispendukcapil Kabupaten Ponorogo. (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengajak masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif pengganti KTP elektronik. Langkah ini dilakukan menyusul semakin menipisnya stok blangko KTP elektronik yang tersedia saat ini.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ponorogo, Heroe Purwanto, mengungkapkan bahwa keterbatasan stok blangko sudah menjadi kendala sejak November 2024.
"Stoknya sangat terbatas, tidak mencukupi untuk melayani permintaan (permohonan) masyarakat. Jadi sebaiknya (warga) mengurus identitas digital," ujar Heroe saat ditemui di Ponorogo, Senin (13/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Kabupaten Ponorogo menerima pengiriman blangko sebanyak 6.000 hingga 10.000 lembar per pengiriman. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, jumlah tersebut dibatasi hingga hanya 1.000 lembar per pengiriman. Saat ini, stok yang tersedia bahkan hanya 600 lembar.
"Permintaan rata-rata mencapai 300 lembar per hari. Kalau dicetak semua, stok akan habis dalam dua hari, jadi kami terpaksa membatasi sementara," tambahnya.
Karena keterbatasan stok, penerbitan KTP elektronik sementara ini difokuskan untuk penduduk pemula dan warga yang membutuhkan KTP elektronik untuk keperluan mendesak, seperti kehilangan, kerusakan, atau kebutuhan administrasi penting lainnya. Penduduk lama diimbau tetap menggunakan KTP elektronik yang mereka miliki sembari menunggu pengadaan blangko baru.
Dispendukcapil Ponorogo juga mendorong masyarakat untuk segera memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aplikasi ini memungkinkan warga mengakses data kependudukan mereka secara digital, termasuk KTP dan Kartu Keluarga, sehingga dapat menjadi solusi praktis di tengah keterbatasan stok blangko.
"Kami prediksi stok blangko akan kembali tersedia pertengahan Februari. Sementara itu, masyarakat dapat memanfaatkan IKD sebagai solusi," kata Heroe.
Dengan Identitas Kependudukan Digital, warga dapat dengan mudah membawa data kependudukan mereka tanpa memerlukan dokumen fisik. Langkah ini juga mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik dan mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak.
Masyarakat diimbau untuk segera mengaktifkan identitas digital mereka agar tetap dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah meski stok blangko KTP elektronik terbatas. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efisien dan modern.
