Ekonom Peringatkan Risiko dari Kebijakan Larangan Impor Empat Bahan Pangan pada 2025
 |
| Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam wawancara cegat di sidang Tanwir 1 Aisyiyah, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). (Dok. ANTARA). |
PEWARTA.CO.ID - Kebijakan pemerintah untuk melarang impor empat bahan pangan strategis pada tahun 2025 menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Wijayanto mengungkapkan bahwa Indonesia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam. Oleh karena itu, keputusan pelarangan impor tanpa persiapan yang matang dapat membawa dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun sektor industri.
"Jika larangan impor diterapkan di tahun 2025 akan sangat berisiko bagi ketahanan pangan kita, karena permasalahan kita sifatnya struktural, sehingga perlu waktu lama untuk memperbaiki," ujar Wijayanto saat ditemui di Jakarta, Jumat.
Wijayanto menyoroti beberapa potensi masalah yang dapat timbul dari kebijakan ini, terutama pada sektor peternakan. Menurutnya, para peternak akan menghadapi kesulitan besar karena kebutuhan pakan ternak, khususnya jagung, selama ini sangat bergantung pada impor.
"Para peternak akan kesulitan, karena selama ini menggantungkan jagung impor sebagai sumber pakan ternak, karena jagung domestik tidak memadai," jelasnya.
Selain itu, larangan impor beras dapat memicu kenaikan harga beras domestik, sementara harga beras dunia justru sedang mengalami penurunan. Kondisi ini diperkirakan akan memperberat beban masyarakat ekonomi bawah, termasuk petani yang ironisnya juga menjadi konsumen neto beras.
"Rakyat ekonomi bawah akan makin kesulitan, termasuk para petani yang mayoritas sebenarnya adalah net consumer beras," lanjutnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.
"Tahun ini sudah melarang impor beras, melarang impor jagung, melarang impor gula, dan melarang impor garam, sebagai komoditas pangan yang penting," kata Zulkifli Hasan dalam acara Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Menurut Zulhas, Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah berencana memperkuat sektor pertanian melalui berbagai langkah, seperti memberikan penyuluhan kepada petani, dukungan finansial, pemberian bibit unggul, revisi regulasi, dan penguatan rantai pasok.
"Kita sangat potensial untuk mewujudkan swasembada pangan," tegasnya.
Meski pemerintah optimis dengan kebijakan larangan impor ini, Wijayanto berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Ia menekankan pentingnya kesiapan struktural yang matang agar kebijakan ini tidak menciptakan distorsi dalam perekonomian dan sektor pangan.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan secara memadai untuk seluruh masyarakat.
