DPRD Jabar: Kasus DWP Jadi Pengingat untuk Perkuat Pemberantasan Pungli

DPRD Jabar: Kasus DWP jadi pengingat untuk perkuat pemberantasan pungli. (Dok. Jabar news)

Bandung, Pewarta.co.id – Kasus dugaan pemerasan terhadap wisatawan asing di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) mendapat sorotan serius dari DPRD Jawa Barat (Jabar).

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Mohammad Romli, menegaskan bahwa kejadian ini menciptakan dampak negatif pada citra pariwisata Indonesia, termasuk Jawa Barat, sehingga pemberantasan pungutan liar (pungli) perlu diperkuat di semua lini.

“Kejadian ini sangat memengaruhi pandangan calon wisatawan terhadap Indonesia, termasuk Jawa Barat dan Bandung. Efeknya bisa sangat merugikan sektor pariwisata kita," ujar Romli selepas pembukaan Harlah PPP di Bandung, Minggu.

Pentingnya pembinaan dan penegakan hukum

Romli menekankan bahwa pembinaan bagi semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal, sangat diperlukan.

Ia mengingatkan bahwa kedatangan wisatawan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pendapatan daerah, tetapi juga perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Masalah ini sangat meresahkan. Sekecil apapun pungli, dampaknya besar. Baik turis lokal maupun asing bisa enggan datang ke wilayah kita. Maka diperlukan penyadaran bagi masyarakat lokal agar hal seperti ini tidak terus berulang,” katanya.

Selain itu, Romli menegaskan bahwa aparat penegak hukum di semua tingkat harus berkomitmen memastikan pemberantasan pungli dilakukan dengan tegas dan berintegritas.

Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap Indonesia, khususnya Jawa Barat.

“Jangan sampai kasus-kasus seperti ini menghambat kedatangan wisatawan. Dengan penegakan hukum yang tegas, kita dapat menciptakan efek jera yang berdampak positif, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

Pengaruh pungli terhadap ekonomi dan pariwisata

Romli juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam mencegah tindakan yang merugikan sektor pariwisata.

Menurutnya, jika pungli terus terjadi, objek wisata akan kehilangan daya tariknya, sehingga keuntungan yang seharusnya membantu perekonomian masyarakat lokal pun berkurang.

“Kalau pungli terus dibiarkan, objek wisata bisa sepi. Ini sangat merugikan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata. Maka, kami mendorong semua pihak untuk menindak tegas perilaku seperti ini,” tegasnya.

Harlah PPP dan komitmen pemberantasan pungli

Momentum peringatan hari lahir (harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jawa Barat kali ini juga menjadi pengingat pentingnya upaya pemberantasan pungli.

Plt Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat, menegaskan bahwa partai berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami ingin memastikan kehadiran PPP dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat. Lewat jaringan politik di DPRD kota/kabupaten hingga provinsi, kami akan memaksimalkan akses untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan seperti ini,” ujar Pepep.

Pepep menambahkan, harlah PPP kali ini menjadi ajang introspeksi sekaligus komitmen untuk meningkatkan kinerja partai dalam melayani masyarakat. "Kita harus peka terhadap situasi di lingkungan masing-masing dan memberikan kontribusi nyata,” pungkasnya.

Kasus dugaan pemerasan di DWP menjadi pengingat bahwa pemberantasan pungli harus menjadi prioritas utama, khususnya dalam sektor pariwisata.

Dengan pembinaan yang tepat, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi semua pihak, citra Indonesia sebagai tujuan wisata dapat kembali diperkuat.

Upaya ini tidak hanya akan berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.