Bahlil Bungkam Soal Dualisme PMI di Internal Golkar yang Libatkan Jusuf Kalla dan Agung Laksono
 |
| JK dan Agung Laksono berebut kursi PMI. (Dok. Ist) |
JAKARTA, PEWARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait adanya dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan dua tokoh senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.
“No comment,” ujar Bahlil singkat saat ditemui usai memberikan pidato dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) periode 2024-2029 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Bahlil langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kisruh yang sedang berlangsung.
Latar belakang konflik dualisme PMI
Perseteruan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono terkait kepemimpinan di PMI memanas setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Pada Munas tersebut, Jusuf Kalla diterima kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 setelah laporan pertanggungjawabannya dinyatakan diterima. Namun, Agung Laksono mengklaim bahwa dirinya juga memiliki legitimasi dalam pencalonan Ketua Umum PMI.
Agung Laksono mengklaim telah mengantongi dukungan lebih dari 20 persen suara anggota PMI, yaitu sekitar 240 dari 392 anggota yang hadir, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bahkan, Agung telah melaporkan hasil Munas yang ia gelar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Jusuf Kalla ambil langkah hukum
Di sisi lain, Jusuf Kalla menanggapi langkah Agung dengan tegas. Ia menyebut Munas tandingan yang dilakukan Agung sebagai tindakan ilegal dan menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“PMI harus tetap satu dalam negara. Kalau ada yang membuat dualisme, itu melanggar aturan,” ujar JK.
Konflik antara dua tokoh senior Golkar ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat peran penting PMI sebagai organisasi kemanusiaan di Indonesia.
Hingga kini, kisruh ini masih belum menemukan solusi, dan respons dari tokoh-tokoh terkait, termasuk Bahlil Lahadalia, pun terbatas.
Imbas konflik terhadap Golkar
Meski permasalahan ini terjadi di ranah PMI, posisi kedua tokoh yang berasal dari partai yang sama, yakni Golkar, turut menjadi sorotan. Namun, Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar nampaknya memilih untuk tidak ikut campur dalam permasalahan dualisme PMI ini.
Sikap tersebut mungkin diambil untuk menjaga stabilitas internal partai menjelang agenda-agenda politik besar yang akan datang.
Perkembangan lebih lanjut mengenai dualisme di tubuh PMI dan dampaknya terhadap organisasi maupun partai Golkar masih dinanti.
Untuk saat ini, berbagai pihak berharap agar konflik ini dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah tanpa merusak citra organisasi kemanusiaan tersebut.
