WARTA UPDATE

Pilkada: Momentum Demokrasi yang Harus Disikapi dengan Gembira

Pilkada: Momentum Demokrasi yang Harus Disikapi dengan Gembira
Pengendara motor melintasi spanduk tolak politik uang yang dipasang di sekitar Lapangan Bola Voli Kotasepang, Labuhanratu, Kota Bandarlampung, Sabtu (23/11/24). (Dok. ANTARA)

PEWARTA.CO.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi salah satu wujud nyata pesta demokrasi yang dinantikan banyak orang. Meski tidak semeriah Pemilihan Presiden, momen ini tetap dirayakan dengan semangat oleh masyarakat. Kampanye resmi melalui media dan alat peraga berakhir pada 23 November 2024, dengan masa tenang dimulai sehari setelahnya.

Semarak di Tengah Keberagaman Dukungan

Meskipun berbeda pilihan, masyarakat terlihat tetap menjaga keharmonisan. Bahkan, banyak yang menggunakan atribut kampanye seperti kaos dan topi sebagai bentuk partisipasi, meski atribut tersebut tidak selalu mencerminkan dukungan akhir mereka di bilik suara.

Bagi kalangan menengah ke bawah yang sering menjadi target kampanye dengan pemberian atribut, tindakan tersebut lebih dimaknai sebagai apresiasi terhadap semaraknya Pilkada.

Di sisi lain, penyelenggara dan pengawas Pilkada terus mengingatkan warga untuk menjauhi politik uang. Berbagai upaya dilakukan, seperti pemasangan banner di lokasi strategis hingga petugas keliling yang menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan pesan antikorupsi.

Dinamisnya Kampanye di Media Sosial

Media sosial menjadi arena aktif bagi tim sukses dan pendukung pasangan calon kepala daerah. Berbagai unggahan tentang keunggulan kandidat terus muncul, meski tak sedikit yang menyebarkan informasi negatif tentang lawan. Dalam situasi ini, masyarakat diimbau tetap menggunakan pemikiran jernih agar tidak terpengaruh oleh hasutan yang kontraproduktif.

"Demokrasi adalah cara, bukan tujuan," kata Prof. Arizka Warganegara, Guru Besar FISIP Universitas Lampung. Ia menekankan pentingnya memaknai perbedaan politik secara sehat dan menjadikan Pilkada sebagai momen yang penuh kegembiraan.

Membangun Kesadaran Anti-Politik Uang

Menurut Prof. Arizka, semua pihak, baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih, harus memiliki kesadaran internal untuk menolak politik uang. "Menerima politik uang adalah pelanggaran prinsip dasar demokrasi," jelasnya.

Selain itu, regulasi yang ada perlu diterapkan secara konsisten. Ia juga menyarankan agar ke depan negara turut membiayai para calon untuk mencegah penggunaan dana yang tidak transparan.

Pemilih pemula juga menjadi fokus perhatian dalam Pilkada kali ini. Mereka didorong untuk memilih berdasarkan kapasitas dan rekam jejak kandidat, serta meningkatkan literasi politik dengan mengikuti debat dan mempelajari visi-misi calon. "Pemilih pemula harus menjadi agen antipolitik uang," tambahnya.

Imbauan Menjaga Persatuan dan Kondusivitas

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan selama Pilkada. "Jangan jadikan Pilkada sebagai alasan untuk bermusuhan. Beda pilihan tetap bersaudara," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya mencegah penyebaran hoaks dan politik uang, karena hal tersebut dapat merusak esensi pesta demokrasi. "Kondisi kondusif tidak hanya menjaga persatuan, tetapi juga mendukung perekonomian," imbuhnya.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turut mengingatkan akan potensi polarisasi, terutama di daerah dengan pasangan calon tunggal atau dua pasangan. Untuk itu, semua pihak diimbau mengantisipasi potensi konflik sejak dini.

Peran Media Massa dalam Pilkada

Media massa memiliki peran strategis dalam mendukung Pilkada yang adil dan tertib. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, menegaskan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam demokrasi. "Tidak ada demokrasi tanpa transparansi," katanya.

Sementara itu, gugus tugas pengawasan kampanye di media massa telah dibentuk oleh Bawaslu bersama KPU, KPID, dan Komisi Informasi untuk memastikan proses kampanye berjalan sesuai aturan.

Netralitas ASN dan Kesiapan Daerah

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, memastikan bahwa provinsinya siap melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Ia juga mengimbau ASN dan perangkat pemerintahan untuk menjaga netralitas demi menciptakan suasana aman dan tertib.

Provinsi Lampung akan menggelar pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati di berbagai wilayah, dengan jumlah pasangan calon yang bervariasi. Sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat terus dilakukan hingga menjelang hari pencoblosan pada 26 November 2024.

Menjadikan Pilkada Sebagai Momentum Gembira

Pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Dalam proses ini, kegembiraan dan semangat persatuan harus dijaga. Siapa pun yang terpilih, semua itu adalah hasil dari partisipasi masyarakat dan kehendak Tuhan.

Sebagai sebuah pesta demokrasi, Pilkada bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang merayakan perbedaan dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Mari bersama-sama menjaga suasana damai dan tertib, demi masa depan daerah yang lebih baik.