 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Senin (11/11/2024). (Dok. ANTARA) |
JAKARTA, PEWARTA.CO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai bahwa program zonasi pendidikan memiliki tujuan yang positif untuk mendukung pemerataan pendidikan, tetapi pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk ketidakmerataan jumlah guru di berbagai wilayah.
"Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata," ujar Gibran dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin.
Wapres menegaskan bahwa ketidakmerataan jumlah guru menghambat efektivitas program zonasi. Beberapa wilayah mengalami surplus guru, sementara yang lain justru mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," lanjut Gibran.
Selain isu distribusi guru, Gibran menyoroti masalah lain yang kerap muncul setiap tahun seiring pelaksanaan kebijakan zonasi, seperti peningkatan perpindahan domisili menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran sering menerima keluhan terkait pelaksanaan program zonasi dari masyarakat. Menurutnya, keluhan-keluhan ini terus berulang setiap tahunnya.
"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama, silakan nanti didiskusikan," jelas Wapres.
Di samping itu, Gibran meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjalin koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan fisik. Hal ini penting untuk memastikan kualitas sarana belajar bagi para siswa.
Wapres juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), agar program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan.
"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," tambahnya.
Acara rapat koordinasi yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan di Indonesia.
Topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kebijakan PPDB dan rekrutmen Guru ASN PPPK, mengingat keduanya memiliki peran penting dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.