 |
| Penyuluhan bahaya judi online di Cianjur (Dok. Ist) |
Pewarta.co.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan penyuluhan tentang pinjaman online (pinjol) ilegal di Cianjur, Jawa Barat.
Acara ini diadakan di Hotel Palace dan dihadiri oleh Direktur Hubungan Kelembagaan OJK, Mohammad Fredly Nasution, serta anggota DPR Khamarrus Samad.
Penyuluhan ini ditujukan kepada ratusan kepala desa dan organisasi masyarakat di Cianjur untuk melindungi mereka dari pinjol ilegal.
Nasution menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus mengatasi masalah ini dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).
Satgas ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari pinjol, investasi ilegal, dan judi online, sesuai dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
"Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat kita dari pinjol dan investasi ilegal, juga judi online sesuai dengan amanat UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK," katanya.
Nasution menyebutkan bahwa fenomena pinjol, investasi ilegal, dan judi online bisa menimpa siapa saja, termasuk pejabat pemerintah dan anggota kepolisian.
Dia juga memberikan contoh kasus di Cirebon di mana seorang kepala dinas menjadi korban investasi ilegal.
Fenomena paylater yang tampak menarik juga bisa berisiko jika pembayaran terlambat, yang bisa merusak reputasi keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
"Ketika pembayaran terlambat akan mempengaruhi BI Checking atau sekarang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), membuat reputasi keuangannya menjadi rusak," katanya.
OJK berkomitmen meningkatkan kinerja satgas dengan bekerja sama dengan masyarakat, termasuk kepala desa, untuk memberi pemahaman tentang risiko pinjol ilegal.
Nasution mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dan desa yang telah memasang spanduk menolak bank keliling atau bank emok di jalur utama Cianjur.
Dia menekankan pentingnya sosialisasi dan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan influencer.
"Ini adalah hal yang bagus dan perlu dicontoh agar masyarakat benar-benar paham, ditambah dengan sosialisasi dan peran aktif kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, dan influencer," katanya.