 |
| Mahfud MD (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID - Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengingatkan para calon kepala daerah untuk memperhatikan moralitas dalam Pilkada 2024. Menurut Mahfud, elektabilitas dan moralitas harus menjadi dua hal yang menjadi perhatian utama.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam pelatihan Tim Pemenangan Pilkada 2024 yang digelar oleh Partai PDI Perjuangan di Bogor, Jawa Barat pada Selasa (2/7/2024).
"Jangan melihat elektabilitas saja, tanpa moralitas itu berbahaya. Akan tetapi, moralitas tanpa elektabilitas, itu ya tidak akan terpilih. Jadi harus diperhatikan keduanya," kata Mahfud dalam keterangannya.
Mahfud juga mengapresiasi PDIP sebagai salah satu aset bangsa yang terus berusaha menciptakan modal sosial yang baik. Menurutnya, PDIP merupakan partai politik yang menerapkan politik tanpa mahar.
Ia mencontohkan saat Pilpres 2024, PDIP tidak pernah meminta uang sepeser pun darinya.
"Saya yakin jika melalui jalur resmi PDI Perjuangan di pilkada itu tanpa mahar politik, contoh saya di Pilpres 2024 lalu sama sekali tidak diminta sepeser pun, padahal kita tahu biaya saksi besar sekali. Nah itu hal yang baik, karena bagaimana pun politik uang itu nantinya bisa menyebabkan praktik-praktik korupsi," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Namun, Mahfud mengingatkan bahwa praktik politik uang masih sering terjadi di Pilkada dan menjadi penyebab utama kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah di Indonesia.
Praktik politik uang tersebut biasanya muncul dari proses mahar politik. Bahkan saat kepala daerah masih dipilih oleh DPRD pada era awal reformasi, praktik jual beli kursi DPRD juga terjadi.
Beberapa modus praktik korupsi yang biasa dilakukan oleh kepala daerah antara lain mark up dan mark down proyek, kolusi dengan vendor dalam bentuk kick back, korupsi di bidang perizinan, pemerasan dalam rekrutmen pejabat daerah dan pegawai, kolusi dengan DPRD untuk memuluskan satu kebijakan atau proyek, hingga penyalahgunaan bansos menjelang pilkada.
Oleh karena itu, Mahfud mengimbau untuk menjaga moralitas dalam politik demi terciptanya kepemimpinan yang baik dan memperbaiki citra Pilkada di Indonesia.
"Mari kita hindari praktik politik uang, agar praktik-praktik korupsi bisa dihindari saat kita menjabat kepala daerah. Dengan demikian, kita bisa mewariskan bangsa kita yang berkah ini ke generasi-generasi selanjutnya dengan yang baik," pungkasnya.