 |
| Ilustrasi judi online (Dok. Ist) |
Pewarta.co.id Belakangan ini, praktik judi online semakin mempengaruhi berbagai sektor masyarakat dan lembaga pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa ada perusahaan yang terpaksa memutus hubungan kerja dengan karyawan karena kecanduan judi online.
Hal ini berdampak negatif, karena karyawan yang tidak produktif bisa terlibat dalam tindakan kriminal.
Budi memberikan contoh pabrik di Bekasi yang memiliki sekitar 1.500 karyawan, di mana separuhnya di-PHK akibat judi online. Akibatnya, ada peningkatan kriminalitas, seperti pencurian, yang muncul dari situasi ini.
"Bayangkan ada pabrik di Bekasi sekitar 1.500 karyawan, separuhnya di-PHK karena judi online dan ujungnya adalah kriminalitas. Mereka mencuri dan segala macam sehingga selain tidak produktif, kriminalitas meningkat," kata Budi dalam keterangan pers, dikutip Pewarta pada Selasa (23/7)
Menteri Budi menegaskan pentingnya melawan judi online yang telah merusak banyak aspek kehidupan masyarakat.
"Karena itulah kita terus bertekad [melawan] judi online sudah merusak ke semua sendi kehidupan," imbuhnya.
Ia juga mengutip data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa judi online telah merambah instansi pemerintah.
Misalnya, ada 4.000 anggota TNI yang terpapar judi online, serta sejumlah pegawai di Kementerian Kominfo dan DPR/DPRD.
"Jadi kita tahu dan dengar cerita dari data PPATK ada 4.000 orang anggota TNI terpapar judi online, di Kominfo sendiri ada 15 orang, DPR/DPRD sekitar seribu, KPK 30-an. Jadi, judi online ini sudah merasuk ke seluruh instansi," ungkapnya.
Kementerian Kominfo berkomitmen untuk menindak tegas dengan memblokir akses ke situs judi online.
Sejak 17 Juli 2023 hingga 17 Juli 2024, mereka telah memutus akses lebih dari 2,5 juta konten judi online, jauh lebih banyak dibandingkan dengan enam tahun sebelumnya yang hanya sekitar 800 ribu konten.
Budi juga mengapresiasi pembentukan satuan tugas untuk memberantas judi online dan kejahatan di dunia digital. Ia berharap upaya pemerintah ini mendapat dukungan dari seluruh pihak terkait.
"Saya sangat apresiasi inisiasi pembentukan Satgas Cyber Crime dan Judi Online yang hari ini kita kukuhkan bersama-sama, karena upaya penanganan yang pemerintah lakukan perlu untuk mendapat dukungan dari seluruh stakeholder terkait," ungkapnya saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1 (Report and Investigation) di Jakarta Pusat, Jumat (19/07).
