 |
| UGM akan mengirimkan 270 mahasiswa untuk KKN di kawasan transmigrasi di Indonesia. |
SLEMAN, PEWARTA - Sebanyak 270 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan diterjunkan ke 9 lokasi kawasan transmigrasi di Indonesia dalam program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM).
Mahasiswa KKN ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan warga transmigran dalam mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka, termasuk di luar sektor pertanian.
"Mahasiswa KKN kita harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong produktivitas lahirnya produk unggulan tidak hanya sektor pertanian saja namun di luar sektor pertanian," kata Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) UGM Dr. Rustamadji, M.Kes.
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara UGM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, dalam bidang pengembangan program KKN Tematik Ketransmigrasian tahun 2024, dilakukan pada Jumat (31/5/2024).
Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga transmigran agar lebih sejahtera.
"Saya kira sinergi yang sudah dilakukan ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan menjadi legasi dalam mendorong kawasan transmigran menjadi lebih maju dan berkembang," ujar Rustamadji.
Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT, Sigit Mustofa Nurudin, mengatakan bahwa program KKN PPM UGM ini dapat membantu regenerasi petani di kawasan transmigran.
"Sekarang ini semangat untuk menjadi petani itu sangat kurang dan mengubah mindset masyarakat terkait profesi ini perlu ditingkatkan dimana profesi bisa menjanjikan dan diminati oleh anak muda namun sekarang tergantung bagaimana cara kita bisa memoles," paparnya.
Mustofa berharap mahasiswa KKN UGM tersebut dapat meningkatkan potensi warga transmigran untuk bisa mengolah sumber daya yang ada agar pendapatan masyarakat transmigrasi naik dan semakin sejahtera.
Kemendes PDTT setiap tahunnya hanya mampu mengirim sekitar 200 kepala keluarga ke lokasi kawasan transmigran. Jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah daftar tunggu calon transmigran yang mencapai 5700 kepala keluarga.
"Anggaran transmigrasi dulu mencapai mencapai Rp 5 triliun sekarang anggaran Kemendes PDTT Rp2,7 triliun dan untuk anggaran transmigrasi hanya Rp200-an miliar," jelasnya.
Meskipun memiliki peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang cukup kuat dalam bidang ketransmigrasian, Mustofa mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya cukup mengandalkan dana dari APBN namun ke depan akan menggandeng badan usaha dan perusahaan swasta untuk mendukung pengembangan kawasan transmigran.