 |
| Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. |
JAKARTA, PEWARTA - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dengan partai politik nasionalis seperti PAN atau NasDem setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir.
Pernyataan itu lantas mendapat komentar dari senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Menurutnya, penting untuk menekankan bahwa keputusan ini adalah hak pribadi Jokowi dan tidak boleh ada pihak yang memaksanya.
"Tak ada yang perlu diributkan. Pilihan masuk parpol mana itu hak setiap orang, bersifat bebas dan tak boleh dipaksa-paksa," kata Hendrawan dilansir detikNews, Kamis (23/5/2024).
Hendrawan juga menekankan bahwa apapun pilihan Jokowi, tenaga dan pemikirannya masih sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa.
"Pak Jokowi tentu punya rencana ke depan. Pikiran dan tenaganya masih sangat berguna untuk kepentingan negara dan bangsa. Kita hormati pilihan-pilihan yang akan diambil beliau," tambahnya.
Di sisi lain, Hendrawan mengakui bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP sangat erat. Menurutnya, Jokowi mungkin menghadapi dilema besar dalam memutuskan apakah akan tetap dengan PDIP atau pindah ke partai lain.
"Saya melihat beliau dibesarkan di lingkungan yang sangat dekat dan akrab dengan PDIP. Jadi tentu jejak PDIP sangat lekat pada dirinya. Tak mudah melewati pergumulan batin seperti ini. Saya bisa merasakannya, karena saya juga dibesarkan dalam kultur Jawa yang kuat," ujar Hendrawan.
Sementara itu, Projo NTB mendukung ide agar Presiden Joko Widodo memimpin partai politik setelah masa jabatannya berakhir.
Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, menyarankan agar Jokowi memilih partai yang berkarakter nasionalis dan merakyat.
"Pokoknya parpol yang nasionalis dan kerakyatan sesuai Projo," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Ketika ditanya apakah Golkar termasuk partai yang dimaksud, Budi menyebut bahwa NasDem atau PAN bisa menjadi pilihan yang tepat.
"Ya apa saja juga bisa. NasDem juga bisa, PAN juga bisa," jawab Budi ketika ditanya apakah partai nasionalis dan kerakyatan yang dimaksud adalah Golkar.
