 |
| Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut 'Presidential Club' berbeda dengan DPA dan Wantimpres. |
JAKARTA, PEWARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa konsep 'Presidential Club' yang diusulkan oleh Prabowo berbeda dengan lembaga formal seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) atau Wantimpres.
Dahnil menjelaskan bahwa Presidential Club merupakan forum silaturahim informal yang bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan dan pertukaran pengalaman antarpara Presiden Indonesia dari masa ke masa.
Dalam wawancaranya pada Selasa (7/5/2024), Dahnil mengungkapkan esensi dari keberadaan Presidential Club yang diharapkan dapat membantu mewujudkan visi keberlanjutan yang dibawa oleh Prabowo Subianto.
Prabowo sendiri, menurut Dahnil, memiliki komitmen untuk meneruskan warisan positif dari kepemimpinan para Presiden sebelumnya.
"Dalam esensinya, silaturahmi dan berbagi pengalaman antarpara Presiden Indonesia yang masih hidup menjadi fokus. Visi Pak Prabowo adalah tentang keberlanjutan, yang mengartikan bahwa beliau berkeinginan untuk meneruskan warisan positif dari kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya," paparnya.
Baca juga: Prabowo Usulkan Pembentukan 'Presidential Club', Ini Kata Ganjar Pranowo
Lebih lanjut, Dahnil menekankan bahwa Prabowo menginginkan keberadaan Presidential Club sebagai lambang persatuan dan kesatuan bangsa.
Namun, ia menegaskan bahwa klub tersebut tidak akan dijadikan sebuah lembaga formal.
"Serta menjadi simbol persatuan dan kekompakan para pemimpin bangsa kita. Hingga saat ini, belum ada rencana untuk menginstitusionalisasikan atau melegalkan keberadaannya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan dukungannya terhadap ide Presidential Club yang diinisiasi oleh Prabowo.
Bamsoet menyebutkan kemungkinan untuk membentuk lembaga serupa dengan DPA pada masa Orde Baru, yang diisi oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut saya, gagasan yang diusulkan oleh Pak Prabowo itu positif karena akan memungkinkan pertemuan dan komunikasi antara mantan presiden dan wakil presiden, terutama dalam diskusi tentang isu-isu kebangsaan ke depannya," ujarnya di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/5/2024).
Meski demikian, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan arah yang akan diambil terkait dengan ide tersebut.
"Bahkan, jika memungkinkan, saya harap ide ini dapat diformalisasikan. Kita pernah memiliki Dewan Pertimbangan Agung yang diisi oleh mantan presiden dan wakil presiden, dan jika Prabowo setuju, kita bisa mempertimbangkan untuk mengembalikannya," tutup Bamsoet.