 |
| Kepala BPHN Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat membuka kegiatan Paralegal Academy di Gedung Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Depok, Selasa (28/5/2024) malam. (Dok. Antara) |
JAKARTA, PEWARTA - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menginisiasi acara "Paralegal Academy" sebagai pembuka rangkaian Paralegal Justice Award 2024.
Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana menyatakan bahwa paralegal memiliki kontribusi penting dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, memberdayakan hukum, dan membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
“Paralegal dapat memberikan layanan dan bantuan hukum sebagai wujud dari hadirnya negara hukum di tengah-tengah masyarakat,” ucap Widodo saat membuka kegiatan Paralegal Academy di Auditorium Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, Depok, Selasa (28/5/2024).
Paralegal Academy bertujuan untuk memberikan pelatihan paralegal serta mengapresiasi kepala desa atau lurah yang berperan aktif dalam penyelesaian perkara dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara non-litigasi dan inklusif.
“Kepala desa atau lurah bukan hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal yang menjalankan urusan administrasi pemerintahan, namun juga menjadi tokoh sentral yang dipatuhi warganya serta pengayom yang dapat melindungi kepentingan desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi,” tambah Widodo.
Melalui Paralegal Justice Award, BPHN Kemenkumham memberikan penghargaan kepada kepala desa atau lurah yang berhasil menciptakan lingkungan desanya yang tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar hukum.
Penghargaan ini bernama Non-Litigation Peacemaker (NLP) dan diberikan kepada kepala desa atau lurah yang mengikuti serta lulus dalam Paralegal Academy. Tahun ini, jumlah peserta Paralegal Academy mencapai 300 orang.
“Selain itu, bagi desa atau kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan program prioritas pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, akan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita,” jelas Widodo.
Indikator penilaian Anubhawa Sasana Jagaddhita meliputi desa atau kelurahan yang fokus pada kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui pemanfaatan sumber daya alam serta kearifan lokal.
Kepala desa atau lurah yang memperoleh NLP sekaligus Anubhawa Sasana Jagaddhita atas desa atau kelurahan yang dipimpinnya akan menerima penghargaan tertinggi, yaitu Paralegal Justice Award 2024.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, menjelaskan bahwa jumlah pendaftar Paralegal Justice Award 2024 meningkat signifikan dari 765 orang pada 2023 menjadi 1.067 orang pada tahun ini. Setelah seleksi ketat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, terpilih 300 orang.
“Kegiatan yang akan diikuti peserta meliputi pre-test dan post-test, pembekalan materi paralegal, mengikuti voting favorit publik, kunjungan ke Mahkamah Agung, mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila, serta pengukuhan sebagai Paralegal Indonesia,” tambah Sofyan.
Paralegal Justice Award 2024 merupakan kolaborasi antara beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.