 |
| Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (kiri) bersalaman dengan AHY (tengah). (Dok. Ist) |
JAKARTA, PEWARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kembali memberikan komentarnya mengenai hubungannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Meskipun keduanya kini sama-sama berada dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, yang menandai akhir dari perseteruan mereka terkait upaya Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY beberapa tahun lalu, Moeldoko mengungkapkan bahwa hubungan mereka saat ini terjalin dengan baik.
"Saya berkomunikasi secara biasa dengan AHY," ujar Moeldoko di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Jumat (1/3/2024).
Moeldoko enggan memberikan tanggapan langsung ketika ditanya tentang spekulasi kudeta atau rencana lainnya, terutama terkait pertemuan mereka dalam sidang kabinet awal pekan tersebut. Ia hanya menekankan bahwa politik adalah hal yang pragmatis.
"Dalam ruang sidang kabinet, mungkin banyak yang penasaran. Namun pada akhirnya, politik itu adalah hal yang pragmatis di mana kita boleh berbeda pendapat, tetapi sebagai pejabat negara, pandangan politik kita haruslah sejalan," paparnya.
Menurut Moeldoko, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, semua pejabat negara harus memiliki pandangan politik yang seragam.
"Pandangan politik negara pada intinya adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, semua menteri yang ditugaskan oleh rakyat harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut tanpa memandang afiliasi partai politik," tegasnya.
Sebelumnya, AHY diangkat menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu (21/2/2024), menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Mahfud MD.
Meskipun Moeldoko tidak terlihat hadir dalam pelantikan AHY sebagai menteri, hal ini menarik perhatian mengingat sejarah hubungan antara Moeldoko dan AHY.
Keduanya pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. AHY terpilih melalui kongres pada tahun 2020, sementara Moeldoko terpilih melalui kongres luar biasa (KLB) setahun kemudian.
Konflik antara kedua kubu sempat memanas di ranah hukum. Kubu AHY dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung setelah menolak kasasi yang diajukan oleh Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat pada 3 Oktober 2022. Meskipun Moeldoko mencoba mengajukan peninjauan kembali (PK), upayanya juga ditolak oleh MA pada 10 Agustus 2023.