 |
| Ilustrasi. Rancangan desain 3D IKN Nusantara. (Dok. KemenPUPR) |
IKN Nusantara, PEWARTA - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini.
Bukan sekadar memindahkan SDM, pemindahan ASN ke IKN Nusantara ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa ASN yang dipindahkan ke IKN harus melalui seleksi ketat, baik dari jalur CPNS tahun 2024 maupun yang sudah berstatus ASN.
"Di IKN, kita tidak hanya memindahkan ASN, tapi juga menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital," tegas Anas dalam Rapat Pimpinan Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (29/1/2024).
"Sehingga, diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik, tapi juga memiliki skill dan bisa multitasking," lanjutnya.
Selain itu, para ASN yang akan dipindahkan juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam memanfaatkan media digital, atau yang disebut literasi digital.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengungkapkan, berdasarkan hasil asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN), ASN yang dipindahkan ke IKN harus menguasai literasi digital dan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
"Persyaratan kompetensi lainnya, tentunya mereka harus menguasai penerapan nilai-nilai BerAKHLAK," ungkap Rini.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan, formasi CPNS tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas dalam rangka mensukseskan pemindahan ibu kota 2024 tersebut.
"Formasi CPNS Tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN," jelas Rini.
Seperti diketahui, IKN nantinya akan dijuluki "Smart Capital City" sebagai kota cerdas yang dapat mengubah cara kerja, budaya kerja, dan meningkatkan efisiensi kerja.
Pembangunan IKN dibagi dalam lima fase, dengan fase pertama (2020-2024) fokus pada pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan.
Ditargetkan rampung tahun 2024, pembangunan IKN fase pertama ini mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan berbagai aspek, termasuk di bidang ASN.