 |
| Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi Jember, Jawa Timur, dalam rangka agenda kampanye Partai Demokrat. |
PEWARTA, NEWS - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak pernah menikmati kenaikan gaji selama menjabat presiden selama 2 periode, yakni pada periode 2004-2014.
Hal tersebut diungkapkan SBY saat berkampanye di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).
Ungkapan SBY itu bukan sebagai tanda keluh kesah lantaran dirinya tak pernah merasakan naik gaji. Tetapi ada yang lebih utama dari prioritas pemerintah dalam melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
SBY lantas menyinggung soal janji Presiden Jokowi yang hendak mengangkat sebanyak 1,1 juta pegawai honorer dan guru honorer.
"Dulu kita telah mengangkat 1,1 juta pegawai honorer dan guru honorer. Sepuluh tahun ini belum diangkat kembali. Tapi saya mendengar Pak Jokowi, presiden kita, kalau tidak salah satu bulan lalu akan mengangkat satu juta guru honorer," kata SBY di hadapan ratusan warga yang berkumpul di Padepokan City Forest milik pengusaha Arum Sabil.
SBY juga mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, dirinya akan ikut mengawal kebijakan ini seraya menagih janji ke Presiden Jokowi.
"Saya setuju, karena dulu Demokrat lakukan. Yang penting jangan tidak terwujud. Saya akan ikut mengawal. Bismillah, mengingatkan Presiden Jokowi. Pak Jokowi, Bapak sudah berjanji, tolong diwujudkan tahun ini," ucap SBY.
SBY juga menceritakan bagaimana pemerintahnya menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan guru honorer saat ia menjabat presiden.
"Gaji tamtama TNI/Polri hanya Rp 600 ribu. Gaji PNS golongan 1 hanya Rp 600 ribu. Pasti tidak cukup, tidak layak. Oleh karena itu kami naikkan menjadi Rp 5 juta selama sepuluh tahun. Itu namanya baru adil," ujarnya.
SBY mengatakan, ia lebih memilih menaikkan gaji PNS dan guru honorer daripada gaji presiden.
"Sementara gaji saya selama sepuluh tahun tidak naik. Lebih baik mereka yang naik gajinya, daripada presiden gajinya besar karena itu akan lebih adil," tegasnya.
SBY juga memperhatikan nasib guru di sekolah swasta. Di mana dirinya bersama Partai Demokrat berkomitmen untuk memperjuangkan soal kesetaraan sosial dengan guru sekolah negeri.
"Kenyataannya sekolah swasta jumlahnya banyak. Ini saya bicara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Demokrat akan ikut memperjuangkan agar kuota atau peluang atau kesetaraan antara guru negeri dan swasta makin baik. Termasuk peningkatan pondok-pondok pesantren seluruh tanah air," tutur SBY.
"Ini semboyan Partai Demokrat. Ini boleh dikatakan agenda perjuangan Partai Demokrat. Sepuluh tahun kita jalankan dulu. Insyaallah sepuluh tahun lagi bisa kita jalankan kalau Demokrat menang dalam pemilu ini," serunya.