 |
| Foto: Komarudin Watubun. |
PEWARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya di Pilpres 2024.
Pernyataan ini diungkapkan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, Jokowi menegaskan bahwa kampanye tersebut tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
Pernyataan Jokowi ini mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin mempertanyakan status Jokowi saat ikut serta dalam kampanye.
"Ya dalam konteks apa dulu (kampanye), presiden sebagai capres, atau presiden itu sendiri ada dalam parpol yang mencalonkan capres cawapres. Kan Pak Jokowi sekarang dalam posisi sebagai apa?" kata Komarudin kepada wartawan.
Komarudin menuturkan bahwa presiden aktif mengkampanyekan anaknya dalam kontestasi Pemilu baru pertama kali terjadi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dapat dihindari.
"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia, itu yang harus dihindari. Ini soal etik moral berbangsa itu," jelas Komarudin.
Komarudin mengatakan seharusnya presiden tidak melupakan prinsip bernegara. Dia lantas menyinggung terkait etik berbangsa.
"Ini kan saya bicara soal etik, dan moral bernegara, ya, etik itu di atas hukum, di atas pengaturan perundang-undangan, etik itu soal kepatutan, kepantasan, pantas patut kita lakukan," jelasnya.
"Sebagai contoh, laki-laki boleh pake BH (bra), boleh pake rok atau tidak, kan boleh, tidak ada UU melarang, tapi etis atau tidak etis gitu loh," lanjut dia.
Komarudin pun mengingatkan jika etika dalam berbangsa merupakan hal yang penting. Meskipun, kata dia, UU tidak melarang presiden berkampanye.
"Kita berbangsa, etik itu penting dalam berbangsa dan bernegara," ucap dia.
Pernyataan Komarudin ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki pandangan yang berbeda dengan Jokowi terkait etika berbangsa.
PDIP menilai bahwa presiden tidak boleh mengkampanyekan anaknya dalam kontestasi Pemilu, meskipun hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.