 |
| Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID - Pemerintah tengah fokus menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024 ini melalui sejumlah program.
Bahkan, melalui pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, pemerintah mengaku optimis target itu dapat tercapai.
Tak tanggung-tanggung, Wapres mengaku capaian nol persen bisa terwujud jika tidak ada hal-hal yang luar biasa.
"Insya Allah, kita yakin nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita (capai). Kecuali, ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang kita tentukan," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers, Jumat (27/1/2023) seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem Pemprov Sulsel Gelar TMC
Menurut Ma'ruf Amin, angka kemiskinan di Indonesia bersifat fluktuatif, di mana salah satu faktornya dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 lalu.
Meski demikian, ia menyebut jika angka kemiskinan di tanah air telah mengalami penurunan meski jumlahnya sempat naik dalam beberapa bulan terakhir.
Pada September 2022 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa. Angka itu berarti 9,57 persen dari seluruh populasi penduduk di negeri ini.
Jika merujuk pada data Maret 2022, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen atau sebanyak 200.000 jiwa.
Namun jumlahnya pada Maret 2022 tersebut masih lebih rendah dibanding pada September 2021 lalu yang jumlahnya mencapai 0,14 persen lebih banyak, yakni mencapai 140.000 jiwa.
Baca juga: Video Viral Wali Kota Tegal Joget Bareng Biduan Jadi Kontroversi, Dedy Yon Supriyono Buka Suara
Skema yang Dilakukan Pemerintah
Untuk mencapai target nol persen dalam menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024, jelas Ma'ruf Amin, pemerintah bakal menjalankan skema perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial dalam dua tahun mendatang.
"Target 2024, nol persen kemiskinan ekstrem itu kita harapkan akan dapat tercapai," terangnya.
"Nanti, di tahun 2023 ini akan kita genjot lagi penanganan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota, dan dilanjutkan penuntasannya di 2024," pungkasnya.