Laporan BPK: Penyaluran BLT di 26 Desa Bermasalah

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI

PEWARTA.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baru saja menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Dalam IHPS II 2021 itu tertuang hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ketahanan ekonomi. Terkait SDM pada objek Pemerintah Daerah (Pemda), ada beberapa poin permasalahan yang digarisbawahi BPK RI.

Permasalahan pertama terkait aspek penyaluran program perlindungan sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) yang berlangsung di 26 Pemda. Lalu kedua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum sepenuhnya memiliki upaya nyata dalam memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

"Permasalahan tersebut di antaranya penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima Keluarga Penerima Manfaat tidak tepat jumlah, dan penyaluran terlambat dilaksanakan," ungkap Ketua BPK RI Isma Yatun seperti dilansir dari Kompas, Jumat (3/6).

Sementara itu, hasil pemeriksaan nasional penguatan ketahanan ekonomi pada objek Pemda dinilai kurang optimal, utamanya pada pemanfaatan aplikasi dalam perizinan. Penyebabnya lantaran belum terkoneksinya sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan.

selain itu, proses pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah juga belum sepenuhnya dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Bahkan beberapa Pemda diketahui belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang akurat, lengkap, dan mutakhir.

IHPS II tersebut memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 3 laporan Keuangan, 317 laporan Kinerja, dan 215 laporan dengan tujuan tertentu. Dari total 535 laporan itu, 256 di antaranya merupakan objek pemeriksaan Pemda.

Atas laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK berharap agar segera ada tindak lanjut atas rekomendasi yang dibuat. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dan pengawasan DPD akan meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah demi pemerataan kemakmuran rakyat.

(syo/atn)