 |
| Wakil Presiden Ma'ruf Amin |
Diketahui Wapres Ma'ruf Amin merupakan Ketua Harian dari KNEKS. Rapat Pleno yang digelar di Ruang Mezzanine itu turut diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sebagai Sekretaris KNEKS. Selain itu ada pula Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, dan beberapa menteri lain baik yang merupakan anggota maupun non-anggota KNEKS.
Dalam kesempatan itu Wapres Ma'ruf Amin mengatakan keinginannya agar RI bergerak cepat demi mewujudkan cita-cita sebagai produsen halal dunia.
"Rapat sebelumnya pada 30 November 2021. Hari ini evaluasi tindak lanjut langkah kita ke depan untuk dapat tercapai, terutama cita-cita besar Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia," kata Ma'ruf dikutip dari Antara, Senin (30/5/2022).
Pada Rapat Pleno kali ini tema yang diangkat adalah "Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia".
"Namun saya selalu kembali mengingatkan bahwa kita harus bergerak lebih cepat dan kompak. Oleh karena itu rapat kali ini temanya Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia," tutur wapres.
Wapres Ma'ruf Amin meminta para anggota KNEKS untuk memberikan laporan terkini, kendala, gagasan yang telah dicapai hingga akan ada arahan langsung darinya.
"Selanjutnya saya ingin mendengarkan kemajuan 2022 ini, apa saja program-program yang sudah terealisasi, kendala yang dihadapi dukungan dan terobosan apa yang didapat dicapai hingga pencapaian program prioritas yang lebih cepat" ujar wapres.
Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga sampai pukul 12.00 WIB. Beberapa materi strategis dipaparkan dalam agenda tersebut.
Pertama, pembahasan mengenai klaster Pengembangan Industri Produk Halal, kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor). Data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifkasi.
Kedua, peresmian Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN Gunung Kidul yang dilakukan langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Pusat riset ini telah memiliki Tim Riset Halal dan menyediakan fasilitas laboratorium halal bertaraf internasional.
Kemudian yang ketiga, pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan Syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh. Pemerintah tengah melakukan evaluasi agar diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati opsi syariah ini. Inisiatif penggunaan skema KPBU Syariah juga terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.
Keempat, klaster Dana Sosial Syariah, penggerakan wakaf uang telah bertumbuh lebih kolaboratif dan integratif dengan dukungan pemerintah daerah, kontribusi BUMN, perguruan tinggi dan industri keuangan syariah. Sejauh ini kontribusi wakaf karyawan BUMN dan perguruan tinggi telah mencapai Rp 85,4 milyar serta fasilitasi instrumen CWLS bagi nazhir dapat mencapai 89,9 milyar dan saat ini dalam masa penawaran Sukuk Wakaf Ritel 003.
Lalu yang kelima, klaster Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah, upaya-upaya memperluas alternatif pembiayaan syariah bagi UMKM melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui Urun Dana Berbasis Teknologi (Securities Crowdfunding) Syariah sudah berjalan dan diharapkan ekosistemnya akan dapat terus membesar, sehat, dan berkesinambungan.
Terakhir yang keenam, KNEKS mendukung semangat untuk mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah di wilayah Daerah. Keberadaan KNEKS dinilai dapat memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Sementara itu, program kerja KNEKS lain yang juga turut diapresiasi oleh sejumlah Pemerintah Daerah adalah pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS).
Kolaborasi antara KNEKS dengan Kementerian Kesehatan, BPJPH, dan Pemerintah Daerah, telah menghasilkan proyek percontohan (pilot project) lokasi Zona KHAS di DKI Jakarta dan Bukit Tinggi.
Dikabarkan, sejumlah daerah lain juga mulai menyatakan minat untuk turut membangun zona KHAS tersebut, seperti Bandung dan Makassar misalnya.
(hyn/shr)