 |
| Jakarta International Stadium (JIS) |
Menurut Badan Bahasa, hal itu telah diatur dalam Undang-undang (UU) terkait penamaan bangunan milik pemerintah yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Endang Aminuddin Aziz mengatakan, bangunan milik pemerintah harus memiliki identitas berupa nama resmi dalam bahasa Indonesia.
Menurutnya, penamaan JIS dan BIS tak sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019.
"Memang benar, sesuai dengan amanat UU 24 Tahun 2009 dan Perpres 63 Tahun 2019, penamaan bangunan milik pemerintah menggunakan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami di Badan Bahasa melakukan pembinaan dan supervisi untuk bangunan-bangunan milik pemerintah yang sudah terlanjur menggunakan bahasa asing," ujarnya dikutip dari detikcom, Rabu (11/5/2022).
Meski begitu, penggunaan nama dalam bahasa asing menurutnya tak sepenuhnya salah. Hanya saja, sudah selayaknya bangunan milik pemerintah tetap harus memiliki nama dalam Bahasa Indonesia.
"Sesungguhnya, tidak salah menggunakan bahasa asing itu, tetapi harus disertai atau bahkan didahului dengan nama dalam Bahasa Indonesia-nya," tuturnya.
"Kami tentu saja akan menyarankan penggunaan Bahasa Indonesia (untuk JIS dan BIS) yang bisa disandingkan dengan nama dalam bahasa asing," imbuhnya.
Lebih lanjut kata Aziz, pihaknya akan melakukan pembicaraan dan supervisi dengan pengelola JIS dan BIS. Ia berharap nantinya segala hal yang ada di sekitar kedua stadion baru itu dapat dimunculkan dalam Bahasa Indonesia yang juga ditambahkan versi bahasa asingnya.
"Dengan demikian, nama dalam Bahasa Indonesia ditampilkan lebih awal dan lebih menonjol, baru kemudian diikuti oleh padanannya di dalam bahasa asing," pungkasnya.
(spt/by)