 |
| Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani |
Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mempertanyakan sikap Jokowi, atas dasar pertimbangan apa sehingga memberikan begitu banyak jabatan kepada seorang Luhut Binsar Pandjaitan.
"Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP. Secara manajemen ini salah," ucapnya, Sabtu (9/4/2022).
Melihat apa yang dilakukan Jokowi tersebut, Kamhar menilai sebagai indikasi jika Indonesia mengalami krisis Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mumpuni. Selain itu, Kamhar juga juga mempertanyakan kemampuan Jokowi secara manajerial.
"Person role overload dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik. Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial Presiden," terangnya seperti dikutip dari detikNews.
Kamhar juga menyinggung soal aksi marah-marah Presiden Jokowi pada sidang kabinet beberapa waktu lalu, yang justru kontradiktif dengan kebijakan penunjukan kembali Luhut pada jabatan baru.
Bukan hanya itu, Kamhar juga mengingatkan soal pernyataan kontroversial Luhut soal Big Data dan dukungan deklarasi APDESI.
"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap Presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya (Menteri) yang berada di balik wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penambahan periodisasi presiden di depan publik," ujarnya.
Kamhar menilai, penunjukan LBP dengan jabatan baru ini membuat peristiwa marah-marah Jokowi pada sidang kabinet lalu hanya sebagai gimmick atau sandiwara belaka.
"Mungkin Presiden nggak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya," terang Kamhar.
Penunjukan itu lanjut Kamhar, mengindikasikan bahwa Presiden telah abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo sampai hari ini. Begitu juga soal aspirasi yang meminta Presiden untuk bertindak tegas terhadap para oknum yang membuat gaduh atas situasi politik yang terjadi di tanah air.
"Banyak pihak yang meminta Presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP," ucap Kamhar.
Meski begitu, Kamhar bersikap fair jika memang penunjukan jabatan sepenuhnya merupakan hak prerogatif seorang presiden. Tetapi menurutnya, penunjukan tersebut dilakukan pada situasi yang ia rasa kurang tepat.
"Jika (penunjukan LBP) dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati. Namun di tengah situasi sekarang yang sedang terjadi kegaduhan politik akibat agenda penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penambahan periodisasi presiden yang terbaca publik bahwa LBP adalah aktor intelektual dan penggerak utamanya tentu ini menjadi berbeda (penilaian publik)," tandasnya.
(wly/nct)