Diberitakan sebelumnya, Luhut sempat berdebat dengan mahasiswa yang demo di depan Gedung Balai Sidang UI usai dirinya mengisi kuliah umum tentang penanganan Covid-19 hingga pemulihan perekonomian negara.
Mahasiswa meminta Luhut untuk membuka big data yang menyatakan dukungan masyarakat soal penundaan Pemilu, namun Luhut menolak dan justru balik meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi.
"Dengerin kamu, anak muda. Kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu," ucap Luhut saat itu.
Menanggapi hal itu, BEM UI menilai sikap Luhut hanya berani berargumen tanpa disertai keberanian untuk membuka big data. Lantas BEM UI meragukan kebenaran soal big data.
"Pak Luhut hanya berani menyampaikan argumen penundaan Pemilu dengan mengatakan memiliki big data 110 juta, tetapi tidak membukanya," ucap Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo dikutip dari detikNews, Kamis (13/4/2022).
Bayu menduga big data Luhut tidak benar-benar ada.
"Saya juga ragu kalau big data itu ada, bisa jadi tidak ada," ujarnya.
Karenanya, Bayu menilai Luhut tak pantas menghadiri forum akademik di universitas lagi.
"Perdebatan kemarin menunjukkan bahwa Pak Luhut tidak pantas hadir dalam forum akademik di universitas," tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokat, Kamhar Lakumani. Politisi Demokrat mencibir sikap Luhut yang tak mau membuka big data meski telah ditagih mahasiswa.
Kamhar menyebut keengganan LBP membuka big data telah mengundang kesangsian banyak pihak.
"Keengganan LBP membuka big data sebenarnya sejak awal sudah mengundang dan menimbulkan kesangsian dari banyak pihak," kata Kamhar.
Namun demikian, Kamhar tak lagi mengganggap soal big data tak lagi relevan untuk dibahas, selepas pernyataan resmi Presiden Joko Widodo yang menegaskan Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
(dim/ag)