 |
| Kondisi rumah pasca longsoran di bantaran Sungai Brantas |
Rumah milik warga Muharto, Kota Malang, Jawa Timur tersebut memang berada persis di bantaran Sungai Brantas.
Melihat kondisi yang terjadi, Kepala BPBD Kota Malang, Alie Mulyanto hanya bisa berdoa agar tidak terjadi longsor susulan. Sebab, pihaknya hanya bisa mengupayakan melakukan penyelamatan pada warga yang terdampak.
Hal itu dikatakannya, agar tidak menyalahi aturan kewenangan dari pihak terkait, mengingat longsor yang terjadi di DAS Brantas merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
"Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan manusianya, kalau kapasitas wilayah bukan kewenangan kita. Caranya adalah dilakukan benar, rasional, dan tidak melanggar aturan. Kita hanya bisa bantu sosialnya saja," ujarnya, Rabu (6/4/2022).
Berdasarkan data BPBD Kota Malang, warga terdampak longsoran Sungai Brantas dulunya merupakan penghuni rumah susun (rusun) yang berada di kawasan Muharto. Setelah kejadian longsor tersebut pihaknya berharap agar warga kembali menempati rusun demi menghindari adanya korban jika terjadi longsor susulan.
"Informasinya, mereka dulu (tinggal) di rusun. Kita harapkan (warga terdampak) bisa kembali lagi," ucapnya.
Kekhawatiran itu kata Alie, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG terhadap potensi cuaca buruk yang akan terjadi selama bulan Mei 2022 ini.
Saat ini, warga yang rumahnya ambruk tersebut untuk sementara waktu menumpang di rumah kerabatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dyah Ayu Kusumadewi menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BBWS yang memiliki kewenangan di sepanjang aliran Sungai Brantas.
Dewi mengaku perlu menyerahkan kewenangan ini kepada BBWS karena selain sesuai wilayah tugasnya, juga berkaitan dengan anggaran untuk perbaikan dampak longsor saat ini tidak dimiliki oleh DPUPRPKP Kota Malang.
"Nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di BBWS. Karena mereka berwenang. Kalau untuk membangun plengsengan atau gronjong, kita tidak ada anggaran untuk itu," ungkap Dewi.
(hdk/mar)